Page 27 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Dalam publikasi World Bank pada September 2019 dengan judul 'Global Economic Risks and
Implications for Indonesia', kunci dari pertumbuhan ekonomi terletak pada seberapa besar
Penanaman Modal Asing (PMA). Persoalan yang digarisbawahi World Bank mengenai masih
rendahnya kontribusi PMA Indonesia terhadap PDB terletak pada regulasi Indonesia yang dinilai
terlalu rigid sehingga menyebabkan kurang kompetitif di pasar global.

Maka dari itu, dia menilai dengan adanya rencana penerapan Omnibus Law memiliki nilai strategis
pada masa mendatang untuk mendorong iklim investasi yang lebih dinamis. Skema Omnibus Law
diharapkan menjadi terobosan yang inovatif dalam upaya debirokratisasi dan deregulasi sesuai
dengan arahan Presiden Jokowi serta menjadi momentum krusial dalam mendobrak laju investasi
nasional.

Sebab, penerapan Omnibus Law akan dapat mengarahkan pada cipta lapangan kerja yang
substansinya menciptakan ekosistem investasi yang kondusif untuk penguatan perekonomian dengan
penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan serta
perlindungan UMKM.

Omnibus Law Ramai Penolakan
Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI), Muhammad Rusdi, menyebut pihaknya
tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Dia menilai proses pembahasan
RUU Omnibus Law yang berlangsung tertutup melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang. KSPI tidak
pernah diundang dan tidak pernah diminta pandangan oleh menko perekonomian, masuk ke dalam
tim yang dibentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian No.121 Tahun 2020," tegasnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani mengaku kecewa dengan
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Andi menilai UU ini aneh dan terkesan disembunyikan. Andi
meminta Jokowi untuk melibatkan kaum buruh dalam pembahasannya.
Tapi, yang terjadi malah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk Satgas Omnibus Law,
yang ditugaskan untuk merancang UU tersebut, berisi para pengusaha. Andi mengatakan, para buruh
bergejolak menanggapi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena ada kesan disembunyikan
pemerintah.
Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, mengkritik pemerintah yang terkesan tertutup dalam
membahas Omnibus Law. Alamsyah mengatakan, banyak pihak termasuk akademisi sulit mengakses
isi Omnibus Law tersebut.
Menurut Alamsyah, pembahasan Omnibus Law malah dilakukan dengan penerima manfaat yaitu para
pengusaha dan Kadin. Dia nilai langkah ini berbahaya. "Pembahasan lebih banyak ke dunia pengusaha
yang kita tahu tidak semua pengusaha itu oke."
Poin-Poin yang Tuai Sorotan

Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai upah minimum dalam RUU Cipta Kerja hanya didasarkan pada Upah
Minimum Provinsi (UMP). Padahal, UMP tidak dibutuhkan.
Sebab, tidak ada daerah di seluruh wilayah Indonesia, pengusahanya membayar pakai UMP. Tetapi
mereka membayar upah minimum buruh dengan menggunakan UMK atau UMSK, kecuali di DKI
Jakarta dan Yogyakarta.
Selain itu, pada pasal 95, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah. Padahal
dalam UU 13/2003, pengusaha yang terlambat membayar upah bisa dikenakan denda
keterlambatan.Pasal 95 UU 13/2003 mengatakan: