Page 22 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Saat ini, Indonesia didera hiperregu-lasi. Ada 8.470 peraturan pusat, 14.758 peraturan menteri, 4.317
peraturan LPNK, dan 15.966 peraturan daerah. 'Total ada 43.511 peraturan. Presiden punya
kewenangan dalam melakukan harmonsasi peraturan ini," kata Airlangga.
Namun, untuk mengubah sebuah UU, pemerintah harus ke DPR Itulah sebabnya, pemerintah
mengajukan RUU Perpajakan, RUU Cipta Kerja, dan RUU Ibu Kota Baru.

Transformasi struktural ekonomi Indonesia dibutuhkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan
ekonomi 5,7-6% dan membuka lapangan kerja

bagi 7 juta penganggur terbuka, 2,2 juta anggatan kerja baru, 8,1 juta setengah penganggur, dan 28,4
juta pekerja paruh waktu.
Daya saing Indonesia sangat rendah dibanding sesama negara Asian. Kondisi ini disebabkan oleh faktor
korupsi, inefesiensi birokrasi, akses pendanaan, infrastruktur, kepastian kebijakan, kenaikan upah, dan
sebagainya.
Di mata pengusaha Jepang, tingkat produktivitas Indonesia berada di peringkat ke-7. Kalah dari
Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Malaysia. "Perusahaan yang hendak relokasi dari RRT
memilih Vietnam dan Thailand," ujar Airlangga.
Dukungan DPR

Omnibus law yang digunakan pemerintah, kata Airlangga, mendapat dukungan penuh DPR dari enam
partai koalisi. RUU Omnibus Law yang diajukan didukung oleh sekitar 75% suara di DPR

RUU Perpajakan kini dibahas di Komisi XI DPR dan RUU Ibu Kota di Komisi II. Sedang RUU Cipta Kerja
yang diajukan Rabu (12/2) pekan lalu, belum diputuskan untuk dibahas di komisi tertentu. Airlangga
yakin, RUU Cipta Keija dan dua RUU lainnya akan beijalan mulus di DPR

"Kita tidak bicara untung-rugi bagi pekerja dan pemberi kerja. RUU Cipta Keija ini penting bagi bangsa,"
tandas

Airlangga.

Pesangon dan Penghargaan
Berdasarkan draf RUU Ciptaker yang diperoleh Investor Daily, kewajiban pemberian pesangon dalam
RUU Ciptaker dan UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sama persis.

Baik dalam draf RUU Ciptaker maupun UU Ketenagakerjaan, pekerja dengan masa kerja kurang dari 1
tahun mendapat 1 bulan upah, masa keija 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapat 2
bulan upah, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun mendapat 3 bulan upah, dan
masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun mendapat 4 bulan upah.
Adapun pekeija dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun memperoleh 5 bulan
upah, masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun mendapat 6 bulan upah, masa kerja 6
tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun mendapat 7 bulan upah, masa keija 7 tahun atau lebih
tetapi kurang dari 8 tahun mendapat 8 bulan upah, dan masa kerja 8 tahun atau lebih mendapat 9
bulan upah.

Sementara itu, untuk uang penghargaan masa kerja, draf RUU Ciptaker mengamanatkan pekerja
dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat 2 bulan upah, masa keija
6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapat 3 bulan upah, dan masa kerja 9 tahun atau
lebih tetapi kurang dari 12 tahun mendapat 4 bulan upah.