Page 21 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

penggantian hak yang totalnya mencapai 27 kali gaji (maksimal) seperti dalam UU Ketenagakerjaan,
melainkan hanya 17 kali gaji (maksimal), yang terdiri atas uang pesangon dan uang penghargaan masa
kerja (tanpa uang penggantian hak, di mana uang penggantian hak diatur tersendiri dalam perjanjian
kerja/perusahaan).

Namun, demikian Airlangga, ada tambahan benefit, di antaranya jaminan kehilangan pekerjaan
berupa pelatihan dan sertifikasi, uang tunai, serta fasilitasi penempatan bekerja.
Selain itu, dalam RUU Ciptaker, pemberi kerja memberikan penghargaan lainnya kepada buruh untuk
meningkatkan kesejahteraan mereka. Penghargaan lainnya diberikan maksimal lima kali upah (bagi
buruh yang memiliki masa kerja 12 tahun atau lebih). "Manfaat yang terima pekerja tidak berkurang,
melainkan hanya diubah," tegas Menko Perekonomian.

Menurut Airlangga Hartarto, para buruh tak perlu khawatir atas tenaga kerja asing (TKA). Karena TKA
hanya untuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus, bukan kategori buruh. Tukang galian,
tukang batu, tukang kayu, walaupun membutuhkan keahlian, tidak termasuk TKA yang dibolehkan.

Selama ini, banyak investasi asing mengalami kendala di Indonesia karena ketidakjelasan aturan TKA
Sebuah investasi terpaksa tertunda dan bahkan ditangguhkan karena tenaga ahli tidak bisa masuk ke
Indonesia akibat berbagai persyaratan yang rumit bagi TKA "Ini yang akan diubah dalam RUU
Ciptaker," kata Menko Perekonomian.

Dalam RUU Ciptaker, pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja
tetap.

Mereka mendapatkan upah, jaminan sosial, perlindungan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), dan
kompensasi pengakhiran hubungan kerja sama dengan pekerja tetap.

Pengusaha alih daya atau outsourcing wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi
pekerjanya, baik pekerja kontrak maupun pekerja tetap. Mereka juga mendapatkan hak sama dalam
hal upah, jaminan sosial, dan K3.

Tidak ada keanehan soal waktu keija di RUU Ciptaker. Selain waktu kerja yang umum, juga diatur
waktu kerja khusus, yang waktunya bisa kurang dari delapan jam sehari dan yang lebih dari delapan
jam sehari.

Transformasi Struktural
Omnibus law yang tengah dikerjakan pemerintah dan DPR saat ini adalah salah satu bagian penting
dari transformasi struktural ekonomi Indonesia. Transformasi struktural membutuhkan landasan
hukum yang kuat dan untuk itulah pemerintah menggulirkan omnibus law.
Indonesia pernah dua kali melakukan transformasi ekonomi, yakni pada 1967 dan 1998. Pada 1967,
untuk merespons hiperinflasi dan pertumbuhan ekonomi negatif, pemerintah dan DPR melahirkan UU
Penanaman Modal Asing (PMA) guna menarik modal asing. Langkah itu sukses.
Transformasi struktural kedua ditandai oleh penandatanganan letterof intent (Lol) yang disusun
International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional guna merespons krisis ekonomi.
Lol melahirkan UU Persaingan Usaha, UU KPK, dan sebagainya.
Dua transformasi ekonomi itu didorong oleh tekanan, bahkan ada tekanan asing. Sedang transformasi
ekonomi ketiga ini dilakukan oleh pemerintah tanpa tekanan dari pihak mana pun. "Transformasi
struktural ekonomi ketiga ini dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, membuka
lapangan pekeija, dan mendongkrak kesejahteraan rakyat," kata Airlangga.