Page 25 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 25
Title POIN-POIN OMNIBUS LAW USIK BURUH
Media Name merdeka.com
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/poin-poin-omnibus-law-usik-buruh.html
Journalist Harwanto Bimo Pratomo
Article Type News
Pub. Date 2020-02-18
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah diserahkan ke DPR.
Aturan 'sapu jagat' itu langsung memantik polemik. Dari banyak pasal, dirampingkan dalam satu
undang-undang. Banyak pasal-pasal dihapus.
Dalam pembahasan UU Ketenagakerjaan misalnya. Beberapa pasal hilang. Namun ada aturan baru
yang justru memicu protes dari kalangan buruh. Mulai dari soal kontrak kerja sampai jam kerja. Buruh
pun mengancam akan melakukan protes.
Quote
Ini ada apa? Kita harus mau introspeksi. Masalahnya ada pada ruwetnya perizinan di pusat termasuk
di daerah. Ruwet semuanya
-- Joko Widodo, Presiden RI
POIN-POIN OMNIBUS LAW USIK BURUH
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah diserahkan ke DPR.
Aturan 'sapu jagat' itu langsung memantik polemik. Dari banyak pasal, dirampingkan dalam satu
undang-undang. Banyak pasal-pasal dihapus.
Dalam pembahasan UU Ketenagakerjaan misalnya. Beberapa pasal hilang. Namun ada aturan baru
yang justru memicu protes dari kalangan buruh. Mulai dari soal kontrak kerja sampai jam kerja. Buruh
pun mengancam akan melakukan protes.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan reformasi struktural menangkal resesi
ekonomi global. Salah satunya melalui bersih-bersih aturan lewat Omnibus Law. Tujuannya tak lain
perbaikan tata kelola perekonomian.
Pemerintah menyadari banyaknya peraturan membuat daya saing Indonesia kalah dibandingkan
negara tetangga di Asia Tenggara. Pada 2019, menurut laporan World Economic Forum (WEF),
peringkat daya saing Indonesia turun 5 posisi ke 50. Indonesia berada pada peringkat keempat di
ASEAN. Negara ini di belakang Singapura (1), Malaysia (27) dan Thailand (40).
Hal ini tentu merugikan. Di saat, Indonesia membutuhkan banyak suntikan dana investasi guna
menjaga otot perekonomian. Presiden Jokowi menilai banyaknya perizinan, baik di tingkat pusat
maupun daerah, menjadi masalah investor tak melirik Indonesia.
