Page 8 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 8
>Penghasilan WNA yang SPDN hanya atas penghasilan di Indonesia.
Penentuan Subyek Pajak Orang Pribadi
*WNI tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dapat menjadi SPLN.
*WNA tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi SPON.
Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Bayar secara Sukarela
*Relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak
*Pengaturan ulang:
a.Sanksi administratif pajak, pabean, dan cukai
b.Imbalan Bunga
Menciptakan Keadilan Iklim Berusaha di Dalam Negeri
Pemajakan Transaksi Elektronik:
a.Penunjukan platform memungut PPN.
b.Pengenaan pajak kepada SPLN atas transaksi elektronik di Indonesia.
*Rasionalisasi Pajak Daerah
a.Penetapan tarif pajak daerah yang berlaku nasional.
b.Evaluasi terhadap Perda PDRD terhadap kebijakan fiskal nasional.
Relaksasi penentuan jenis barang kena cukai.
Pengaturan Fasilitas dalam Undang-Undang Perpajakan
Bentuk Fasilitas:
*Tax holiday
*Super deduction
*Fasilitas PPh untuk Kawasan Ekonomi Khusus
*PPh untuk surat berharga negara
*Keringanan/pembebasan pajak daerah oleh kepala daerah
Undang-undang (UU) terdampak: UU PPh. UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU PDRD, UU
Pemda Q
Sumber Oirektorat Jenderal Pajak Kementenon Keuangan
INTCKillAI IK: MUK
