Page 3 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

menghilangkan banyak ketidakpastian lewat penyederhanaan kebijakan lingkungan. Dengan begitu,
Indonesia bisa meningkatkan daya saing terhadap negara tetangga.

BritCham juga menilai rencana perombakan aturan di Indonesia terjadi pada waktu yang tepat.
Pasalnya, saat ini Indonesia dan negara-negara lain sedang menghadapi efek gulir dari wabah virus
korona di China. Kondisi itu mestinya menjadi bahan pertimbangan Indonesia untuk membuka

peluang investasi negara lain.
Chris Wren, Executive Di-reetor British Chamber of Commerce Indonesia berharap, pemerintah
Indonesia bisa menemukan rumusan pesan tepat agar masyarakat dapat lebih menghargai manfaat
kebijakan tersebut. "Lebih banyak investasi asing akan ciptakan persaingan lebih sehat dan lapangan
pekerjaan yang nyata," jelas Wren.

American Chamber of Commerce Indonesia (AmCham Indonesia) alias Kamar Dagang Amerika
berpendapat, kunci utama untuk menarik minat investasi asing adalah dengan mengendurkan
kebijakan proteksionisme. Hanya dengan cara itu, investasi akan masuk ke Indonesia bersamaan
dengan reformasi tenaga kerja. Adapun perusahaan Amerika Serikat (AS) berminat pada investasi
sektor kesehatan, pendidikan dan manufaktur alat medis.

Namun, menurut AmCham masih terlalu dini jika Omnibus Laiv akan mendorong perubahan secara
besar-be-saran bagi Indonesia. "Omnibus La w akan menjadi ujian utama untuk masa jabatan kedua
Presiden Joko Wido-do," kata Lin Neumann, Ma-naging Director AmCham Indonesia.

Lihat halaman 14, 15, 18
RUU CIPTA KERJA

Peluang Lebih Terbuka, Asing Cermati RUU Cipta Kerja

UU Migas
Pasal 4A

Pemerintah pusat dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus
sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas. Pasal 50 ayat 2
Wewenang PPNS akan bertambah dari delapan menjadi 15 wewenang. Beberapa poin wewenang
PPNS yakni meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang migas, kemudian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana.

PPNS juga berwenang menyita benda yang diduga barang yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana.
UU AAinerba Pasal 47:

(7) Kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan yang terintegrasi dengan
kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dapat
diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun sampai dengan
seumur tambang.

Pasal 83
(2)luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas
paling banyak 50.000 hektare