Page 7 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

BKPM mencatat, target investasi pada 2019 sebesar Rp 792 triliun, yaitu terdiri dari penanaman modal
asing (PMA) Rp 483,7 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 308,3 triliun. Sementara
realisasinya pada Januari-De-sember 2019 sebesar Rp 809,6 triliun, terdiri dari PMA Rp 423,1 triliun
dan PMDN Rp 386,5 triliun. Investasi sepanjang 2019 terbesar berasal dari Singapura 6,5 miliar dollar
AS (23,1 persen). Kemudian diikuti investasi dari China 4,7 miliar dollar AS (16,8 persen), Jepang 4,3
miliar dollar AS (15,3 persen), dan Hong Kong 2.9 miliar dollar AS (10,2 persen).
Tenaga kerja asing

Pertumbuhan investasi asing itu seiring dengan peningkatan tenaga kerja asing (TKA). Berdasarkan
data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), jumlah TKA di Indonesia meningkat signifikan selama
lima tahun terakhir. Pada 2015, jumlah TKA 77.149 orang. Pada 2019, jumlah itu melonjak menjadi
109.546 orang. Mayoritas TKA menduduki level jabatan profesional dan konsultan. TKA paling banyak
dari China, yakni 42.624 orang.
Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja, termasuk TKA, pemerintah akan menerbitkan UU Cipta
Kerja. Pemerintah telah menyerahkan RUU-nya ke DPR. Selain dinilai melemahkan daya tawar buruh,
RUU berpotensi mereduksi serapan tenaga kerja lokal. Pasalnya, RUU Cipta Kerja mengubah sejumlah
ketentuan di Un-dang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempermudah
masuknya TKA ke Indonesia.

Misalnya, Pasal 44 UU No 13/2003 tentang kewajiban perusahaan menaati ketentuan standar jabatan
dan kompetensi tertentu untuk mempekerjakan TKA dihapus. Implikasinya, 'I'KA yang bekerja di
Indonesia tidak perlu memiliki kualifikasi, seperti memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan
di bidang tertentu serta pemahaman budaya Indonesia.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, tujuan
RUU Cipta Kerja ini untuk membuka lapangan kerja. 'Tetapi, lapangan kerja itu untuk siapa jika akses
masuknya TKA lebih dibuka, sementara pekerja lokal semakin mudah diputus hubungan kerja dan
terancam tidak diangkat sebagai pekerja tetap," ujarnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker
Ari s Wahyudi menyatakan, pekerja dalam negeri tidak perlu khawatir dengan ketentuan di RUU Cipta
Kerja. Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Indonesia yang pada Agustus 2019 sebanyak
133,56 juta orang, jumlah TKA itu hanya 0,08 persen. "Pemerintah menjamin, lapangan kerja yang
terbuka seiring dengan masuknya investasi tidak sampai mempersempit lapangan kerja untuk pekerja
lokal," katanya. (KRN/AGE)
Sejumlah Substansi RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan ("Omnibus Law" Perpajakan)

Pembangunan Nasional

Penguatan Perekonomian
Meningkatkan Pendanaan Investasi

>Penurunan tarif PPh Badan secara bertahap 22% (2021 dan 2022) dan 20% [2023 dst).

Penurunan tarif PPh Badan Wajib Pajak Oo Public (tarif umum -3%).
>Penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri.

>Ruang untuk penyesuaian tarif PPh pasal 26 atas bunga.

Sistem Territori untuk Penghasilan Luar Negeri
>Penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinves-
tasikan di Indonesia.