Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 165
Bila dirinci, pekerja formal yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
mencapai 1,43 juta, dimana yang di-PHK sebanyak 380.221 pekerja dan yang dirumahkan
sebanyak 1.058.284 pekerja. Adapun, pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak
318.959 orang.
"Data ini kami pegang by name by address, hasil laporan dari Dinas Ketenagakerjaan di seluruh
provinsi," ujar Ida dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX, Rabu (8/7).
Ida pun menjelaskan, jumlah pekerja informal yang tercatat tidak terlalu besar disebabkan data
yang masuk ke Kemenaker lebih banyak pekerja formal.
"Data yang masuk ke Kemenaker lebih banyak adalah pekerja formal. Sementara pekerja
informal itu banyak masuk ke Kementerian Koperasi dan UKM, kementerian Parekraf," tutur Ida.
Ida menerangkan, sebelum Covid-19, kondisi ketenagakerjaan Indonesia tengah mengalami
tren yang positif. Pasalnya, berdasarkan data BPS jumlah pengangguran terbuka hingga
Februari 2020 menurun dari 5,01% di Februari 2019 menjadi 4,99% atau 6,88 juta.
Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 137,91 juta, penduduk bekerja sebanyak 131,03 juta,
dimana pekerja informal sebesar 56,50% dan formal sebanyak 43,50%.
Menurut Ida, pemerintah pun sudah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menanggulangi
dampak Covid-19.
Beberapa langkah tersebut seperti pemberian stimulus ekonomi kepada pelaku usaha agar bisa
bertahan di masa pandmei sehingga dapat tetap mempekerjakan pekerja atau buruh, insentif
keringanan pajak penghasilan maupun bunga kredit bagi pekerja di sektor formal, membuat
program jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi para pekerja formal maupun
informal.
Selanjutnya, memprioritaskan kartu pra kerja bagi korban ter-PHK atau dirumahkan.
"Dalam hal ini saya perlu sampaikan Kemnaker menjadi mitra aktif program pra kerja melalui
Sisnaker. Sisnaker satu-satunya platform pemerintah yang ikut mengelola kartu pra kerja," ujar
Ida.
Upaya mitigasi lainnya adalah memasifkan program padat karya tunai dan kewirausahaan untuk
menyerap tenaga kerja juga memberi perlindungan terhadap pekerja migran, baik di negara
penempatan maupun setelah kembali ke tanah air.
"Selaras dengan upaya mitigasi itu, Kemnaker juga telah melakukan langkah strategis mulai dari
refocusing anggaran maupun perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan
usaha maupun perlindungan bagi pekerja," kata Ida.
Berbagai strategi tersebut yakni melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas
melalui Balai Latihan Kerja Tanggap Covid-19. Menjalankan program pengembangan perluasan
kesempatan kerja, hingga membuka posko layanan informasi, konsultasi dan pengaduan bagi
pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan..
164
