Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020

Judul Sumber Dana Perumahan, Pajak Progresif JHT BP Jamsostek Diminta
Dihapuskan
Nama Media bisnis.com
Newstrend PP Tapera
Halaman/URL https://finansial.bisnis.com/read/20200708/215/1263293/sumber-
dana-perumahan-pajak-progresif-jht-bp-jamsostek-diminta-dihapuskan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-08 17:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ansory Siregar (Anggota Komisi IX) Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk
membebaskan pajak pengambilan dana JHT bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Masalah pajak, cukup besar,
karena untuk pencairan JHT pajaknya 5 persen, kalau ambil 30 persen [di awal] sisanya nanti
dikenakan pajak progresif. Daripada kena 30 persen [pajak] mending tidak di ambil di depan
untuk perumahan

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Harapan kami ke depan adanya
relaksasi untuk bisa meninjau kembali pengenaan pajak progresif JHT. Ini cukup memberatkan
apabila dikenakan pajak progresif

Ringkasan

Pemerintah diminta untuk membebaskan pajak pengambilan dana program tabungan hari tua
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Pajak itu dinilai menghambat
pemanfaatan dana untuk manfaat perumahan peserta.

Hal tersebut menjadi salah satu keputusan rapat antara Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Agus Susanto, Rabu (8/7/2020).

SUMBER DANA PERUMAHAN, PAJAK PROGRESIF JHT BP JAMSOSTEK DIMINTA
DIHAPUSKAN

JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk membebaskan pajak pengambilan dana program
tabungan hari tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Pajak itu
dinilai menghambat pemanfaatan dana untuk manfaat perumahan peserta.

159