Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjawab soal pertanyaan
anggota Komisi IX DPR mengenai data pekerja terdampak Covid-19 milik pemerintah yang
stagnan di angka 1,7 juta. Ida berdalih, data tersebut merupakan data yang sudah terverifikasi
by name by address karena ini berhubungan dengan bantuan sosial (bansos) yang diberikan
oleh pemerintah.

"1,7 juta yang tervalidasi datanya dengan baik itu mereka yang di-PHK dan dirumahkan. Kenapa
kami butuh data yang valid karena mereka akan dapat treatment pemerintah apakah dari
Kementerian Tenaga Kerja, dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pariwisata,
Kementerian Sosial, jadi kami membutuhkan data by name by address," kata Ida dalam Rapat
Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Ida menjelaskan, 1,7 juta itu merupakan prioritas pertama untuk mendapatkan program Kartu
Prakerja. Tetapi, karena program Kartu Prakerja ini untuk sementara dihentikan, maka
Kemenaker harus berusaha meresponnya karena mereka menjadi kelompok yang sebelumnya
memiliki pendapatan, menjadi berkurang pendapatannya atau bahkan hilang pendapatannya
hingga menjadi kelompok miskin baru.

"Maka kami serahkan datanya ke Kemensos untuk dapat bansos, untuk Jabodetabek kami dapat
alokasi 500.000 dari 1,7 juta itu. Kemudian kami mohon ke Kemensos agar sisa dari 1,7 juta itu
dapat bantuan sosial tunai karena datanya terverifikasi dengan baik ini memudahkan Kemensos
alokasikannya," papar Ida.

Menurut politikus PKB ini, mereka yang sudah mendapatkan bansos dari Kemensos sudah tidak
berhak lagi untuk mendapatkan bantuan lainnya. Selain itu, Kemenaker juga sudah
mengembalikan 1,3 juta data ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), perusahaan dan juga serikat
kerja karena datanya belum terverifikasi by name by address. Sehingga, Kemenaker tidak bisa
merespons 1,3 juta pekerja terdampak itu.
Selain itu, dia menambahkan, dari 1,7 juta itu, 20% yang terkena PHK dan selebihnya
dirumahkan dengan dibayar separuh atau tidak dibayar sama sekali. Dan karena di zona hijau
sudah banyak perusahaan yang buka, pihaknya meminta kepada perusahaan untuk kembali
memperkerjakan karyawannya.
"Kenapa datanya statis 1,7? Karena, kalau ada kenaikan ada penurunan. Penurunan karena
banyak sekali yang dirumahkan, kalau di-PHK mungkin perusahaan tidak beroperasi lagi. Yang
dirumahkan mereka dipanggil kembali, khususnya perusahaan yang shifting karena harus social
distancing untuk mengatur jarak. Sekarang alhamdulillah perusahaan-perusahaan sudah
menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru," tandasnya.

(cip).

156