Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 20
rata-rata suku bunga bank pemerintah," ujar Agus Susanto dalam rapat dengar pendapat di
Senayan, Rabu (8/7).
Ia menuturkan, program MLT bagi peserta program jaminan hari tua (JHT) BPJS
ketenagakerjaan memberikan kemudahan memiliki rumah layak dan sehat. Selain itu program
tersebut diklaim mampu mendorong perluasan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. "Jenis
program MLT seperti kepemilikan fasilitas KPR, pinjaman uang muka, pinjaman renovasi dengan
suku bunga yang murah dan rendah," katanya.
Program BPJS Ketenagakerjaan lainnya, menurut Agus yakni pembayaran manfaat 30 persen
dan melakukan investasi untuk mendukung manfaat perumahan. Pembayaran manfaat 30
persen bisa dicairkan saat kepesertaan paling sedikit 10 tahun. Dan peruntukkannya untuk
kepemilikan rumah. "JHT bisa dicairkan tunai saat peserta masuk pensiun, meninggal dunia,
cacat total atau meninggalkan Indonesia," ujarnya.
Ia menambahkan, pajak JHT hanya dibebankan kepada peserta sebesar lima persen. Tapi
apabila ada pencairan 30 persen, maka pencairan sisa JHT bakal dikenakan pajak progresif. Dan
ini yang kerap dikeluhkan oleh peserta. "Kami selalu sosialisasi soal pajak progresif ini. Jangan
nanti ketika pensiun, mereka terkejut karena dikenakan pajak progresif, bisa 15 persen, 20
persen atau mungkin 30 persen," bebernya.
Ia menyebutkan, investasi untuk mendukung program perumahan dilakukan melalui properti.
Hingga saat ini nilai Investasi dalam bentuk perumahan seniali Rpll,9 triliun melalui saham,
obligasi dan lainnya. Kendala pada investasi tersebut, BPJS ketenagakerjaan tidak bisa
melakukan pelepasan aset. "Misalkan kita beli properti, kemudian membangunkannya. Tapi
kami tidak bisa menjualnya ke pekerja," katanya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menuturkan, program perumahan dalam
MLT telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Program tersebut,
menurutnya cukup memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah perumahan untuk rakyat
(nas)
caption:
KONTRIBUSI - Menteri Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Rabu (8/7/2020) saat mengikuti
rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Raker tersebut membahas Perlindungan Pemerintah
terhadap ketahanan struktur ketenagakerjaan dan Pandemi Covid-19.
19
