Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 31
"Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera baru dilantik pada Maret 2019, sehingga BP
Tapera belum memiliki desain organisasi yang menjadi pondasi untuk dapat beroperasi ke
depannya," ujar Ida, Rabu (8/7).
Kedua, penyiapan pengelolaan dana
Tapera. Menurut Ida, upaya pelayanan kepada masyarakat harus dipersiapkan dengan matang
agar amanat yang diberikan kepada BP Tapera. meliputi pengerahan, pemupukan, dan
pemanfaatan dana Tapera dapat berjalan baik.
Ketiga, pengalihan Bapertarum dan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
yang akan dilebur ke program Tapera. Menurut Mena-ker ini menjadi tantangan karena Tapera
merupakan program perluasan dari program tabungan perumahan bagi PNS (Taperum PNS).
Karena itu. Apalagi, Bapertarum telah dilikuidasi segala bentuk keuangan dan Sumber Daya
Manusianya yang meijadi modal awal dari BP Tapera.
Keempat, adalah tantangan kerjasa-ma antara program dengan penerimaan
masyarakat/publik.
"Perluasan kepesertaan dari Taperum PNS dengan target segmen PNS menjadi Tapera dengan
target segmen pekerja atau pekerja mandiri membuat BP Tapera harus menyiapkan strategi
untuk memperkenalkan Tapera ke masyarakat luas," iyar Ida.
Kelima, pengoptimalan pengerahan dan pemanfaatan Tapera. Menurut Ida, pengelolaan Tapera
harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada peserta, baik dalam bentuk imbal hasil,
dalam bentuk pemupukan, maupun pembiayaan rumah.
Adapun, Tapera merupakan program penyimpangan dana jangka panjang yang dimanfaatkan
untuk pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
30