Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 35
Judul Iuran BPJS TK Akan Dipangkas
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Iuran BPJamsostek
Halaman/URL Pg15
Jurnalis *
Tanggal 2020-07-09 04:12:00
Ukuran 136x142mmk
Warna Warna
AD Value Rp 59.840.000
News Value Rp 179.520.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Sudah selesai harmonisasinya [aturan],
sudah di Kementerian Sekretariat Negara [Setneg], tinggal ditandatangani oleh Bapak Presiden
Ringkasan
Pemerintah akan memangkas iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJS TK) atau BPJAMSOSTEK sebagai bentuk relaksasi terhadap dampak pandemi virus COVID-
19 bagi pekerja dan pemberi kerja. Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKm) akan dipotong hingga 90% selama 3 bulan sejak ketentuan berlaku.
Pemotongan itu bisa diperpanjang kembali tergantung kebijakan pemerintah.
IURAN BPJS TK AKAN DIPANGKAS
Pemerintah akan memangkas iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJS TK) atau BPJAMSOSTEK sebagai bentuk relaksasi terhadap dampak pandemi virus COVID-
19 bagi pekerja dan pemberi kerja.
Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) akan dipotong
hingga 90% selama 3 bulan sejak ketentuan berlaku.
Pemotongan itu bisa diperpanjang kembali tergantung kebijakan pemerintah.
Selain itu, akan terdapat penundaan pembayaran iuran program Jaminan Pensiun (JP) hingga
70%. Artinya, peserta cukup membayar 30% iuran selama 3 bulan dan sisanya dibayarkan
dalam 6 bulan sejak aturan berlaku. Adapun, pemotongan atau penundaan iuran tidak berlaku
bagi program Jaminan Hari TUa (JHT).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa rencana pemotongan iuran
BPJAMSOSTEK untuk memitigasi dampak Covid-19 yang memukul dunia usaha. Pemerintah pun
akan memberlakukan pemotongan dan penundaan iuran bagi sejumlah program. Beleid
pemotongan itu sedang dalam tahap finalisasi dan akan ditetapkan dalam bentuk peraturan
pemerintah (PP).
"Sudah selesai harmonisasinya [aturan], sudah di Kementerian Sekretariat Negara [Setneg],
tinggal ditandatangani oleh Bapak Presiden," ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto, Rabu (8/7).
34