Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020

"Sudah selesai harmonisasi, (draf) sudah di Setneg, tinggal ditandatangani presiden, mungkin
dalam waktu yang tidak lama lagi Peraturan Pemerintah tersebut akan dirilis, itu salah satu
inisiatif dari Kemenaker," ujar Ida saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (8/7).

Pemerintah menyiapkan program kelonggaran pembayaran iuran BP Jamsostek untuk
mengurangi beban likuiditas pengusaha. Pertama, pemangkasan iuran program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan dipotong 90% atau cukup dibayarkan
pemberi kerja sebesar 10% setiap bulan selama tiga bulan. Ketentuan ini dapat diperpanjang
lagi selama tiga bulan berdasarkan evaluasi pemerintah.

Kedua, pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) hanya sebesar 30% setiap bulan selama tiga
bulan. Adapun iuran selebihnya yang sebesar 70%

bisa ditunda pembayarannya sampai enam bulan.

Ketiga, sedangkan untuk ketentuan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dilonggarkan. Alhasil,
iuran JHT tetap dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pekerja sesuai dengan regulasi yang
berlaku selama ini.

Secara umum, nilai total pelonggaran tersebut setara sekitar Rp 12,36 triliun. Hitungan nilai
tersebut berasal dari diskon iuran JKm Rp 1,3 triliun, diskon iuran fasilitas JKK Rp 2,6 triliun,
dan fasilitas JP Rp 8,74 triliun. Alhasil, besaran dana ini bisa membantu likuiditas pengusaha.

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengungkapkan, pelonggaran pembayaran iuran
program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJamsostek telah disetujui pemerintah. "Iuran
program

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) rencananya dipotong 90% atau
cukup dibayarkan pemberi kerja sebesar 10% setiap bulan. Hal ini dilakukan selama tiga bulan
dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi berdasarkan evaluasi pemerintah," ujarnya Rencana ini
telah digodok sejak akhir April 2020 setelah pemerintah menyusun insentif kebijakan untuk
penanganan Covid-19. Pembahasannya memang alot karena selain harus menunggu
persetujuan presiden juga harus memikirkan efek pemangkasan iuran BP Jamsostek.

Dihantui PHK
Di sisi lain, dalam dua bulan terakhir sejak pembahasan rencana tersebut, banyak terjadi
pemutusan hubungan

kerja (PHK). Sebagai catatan, pada saat mulai pembahasan agenda ini, angka PHK dan
karyawan yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 mencapai 1,74 juta pekerja Menteri Ida
berharap agar perusahaan yang telah mendapatkan insentif dari pemerintah saat pandemi
Covid-19 tidak melakukan PHK. Nyatanya, menurut data Kadin Indonesia, jumlah PHK dan
karyawan dirumahkan terus naik mencapai 6,4 juta orang.

Situasi inilah yang juga menjadi pertimbangan daalam pembahasan rencana pemangkasan iuran
BP Jamsostek Apalagi, kebijakan pemangkasan iuran BP Jamsostek iiii pun sempat dianggap
kurang menguntungkan bagi pekerja dan pengusaha.

32