Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan langkah ini merupakan salah satu upaya
dalam menanggulangi dampak COVID-19. Inisiasi ini datang dari Kemenaker dan saat ini
kebijakan tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi.

"Yang ada dan terkait dengan kementerian Ketenagakerjaan misalnya relaksasi tentang
pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Itu memang inisiasinya dari Kementerian
Ketenagakerjaan. Di mana posisinya? kami sudah selesai dan tinggal mengeluarkan, sudah
selesai harmonisasinya, sudah di Setneg tinggal ditandatangani oleh bapak presiden. Mungkin
dalam waktu yang tidak lama lagi peraturan pemerintah tersebut akan rilis," kata Ida dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu 8 Juli 2020.

Menurut Ida terhadap kebijakan tersebut saat ini sudah sedang tahap finalisasi. Dia berharap
dalam waktu tak lama lagi, aturan tersebut dapat segera ditandatangani Jokowi dan segera
dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat "Diperkirakan dalam waktu yang tidak lama, iuran
akan segera turun. Itu yang inisiatifnya ada di kementerian ketenagakerjaan. Saya kira ini
prosesnya sudah kita bicarakan panjang, sudah ada proses harmonisasi, dan sudah selesai,
sekarang tinggal rilis di Kementerian Setneg," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah berencana untuk memotong iuran program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) hingga 90 persen selama tiga bulan sejak
ketentuan berlaku. Pemotongan itu bisa diperpanjang kembali tergantung kebijakan
pemerintah.

Selain itu, akan terdapat penundaan pembayaran iuran program Jaminan Pensiun (JP) hingga
70 persen. Artinya, peserta cukup membayar 30 persen iuran selama tiga bulan dan sisanya
dibayarkan dalam enam bulan sejak aturan berlaku. Adapun, pemotongan atau penundaan iuran
tidak berlaku bagi program Jaminan Hari Tua (JHT)..

90