Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020

Kedua, adalah penyiapan pengelolaan dana tapera. Menurut Ida, upaya pelayanan kepada
masyarakat harus dipersiapkan dengan matang agar amat yang diberikan kepada BP Tapera
khususnya dalam pengelolaan dana tapera meliputi pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan
dana tapera dapat berjalan baik. Tantangan berikutnya adalah pengalihan bapertarum dan
program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan dilebur ke program
Tapera.

Menurutnya ini menjadi tantangan karena Tapera merupakan program perluasan dari program
tabungan perumahan bagi PNS (Taperum PNS). Karena itu. Apalagi, Bapertarum telah dilikuidasi
segala bentuk keuangan dan Sumber Daya Manusianya yang menjadi modal awal dari BP
Tapera. Selanjutnya, adalah tantangan engagement antara program dengan penerimaan
masyarakat/publik.

"Perluasan kepesertaan dari Taperum PNS dengan target segmen PNS menjadi tapera dengan
target segmen pekerja atau pekerja mandiri membuat BP Tapera diharuskan untuk menyiapkan
strategi untuk memperkenalkan tapera ke masyarakat luas," ujar Ida.

Sementara itu, tantangan lainnya adalah pengoptimalan pengerahan dan pemanfaatan Tapera.
Menurutnya, pengelolaan Tapera harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada
peserta baik dalam bentuk imbal hasil, dalam bentuk pemupukan, maupun pembiayaan rumah
dari pemanfaatan dana. Adapun, Tapera merupakan program penyimpangan dana jangka
panjang yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).

Ida mengatakan, Kemnaker akan fokus pada kepesertaan di tingkat pekerja atau buruh badan
usaha milik swasta atau pekerja BUMN atau BUMD. Namun, untuk pekerja swasta, pemberi
kerja diberikan waktu untuk mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak berlakunya
PP nomor 25 tahun 2020.
"Artinya bahwa pekerja sektor swasta tidak langsung atau serta merta didaftarkan untuk
menjadi peserta Tapera, namun diberikan waktu untuk melihat keberhasilan program Tapera
ini," ujar Ida..

88