Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020

Kondisi pasien saat datang ke pelayanan kesehatan, tidak semua diketahui apakah memiliki
penyakit yang bersifat menular atau tidak, selain itu faktor ketidakjujuran pasien dan keluarga
untuk menceritakan riwayat perjalanan dan riwayat kontak dengan penderita Covid-19 lain,
sehingga faktor inilah yang menyebabkan peningkatan resiko pada tenaga kesehatan.

Pandemi Covid-19 bagi petugas kesehatan sebagai garda depan menjadi dilema antara
perannya sebagai petugas kesehatan yang memiliki tanggungjawab profesi sehingga harus
melaksanakan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan Covid-19, namun
sisi lainnya terjadinya kontak langsung dengan penderita Covid-19 menjadi resiko besar untuk
terjadi penularan yang bisa menyebar ke seluruh anggota keluarga dan teman sejawat.

Gugurnya beberapa petugas kesehatan karena tertular virus Corona saat menjalankan tugas
kemanusiaan ini, akan mempengaruhi psikologis dan menambah kekhawatiran tersendiri bagi
petugas kesehatan.

Pengaruh psikologis memicu munculnya stress kerja karena kekhawatiran akan resiko penularan
pada saat kontak langsung dengan pasien dan sebagian petugas kesehatan rela meninggalkan
keluarganya berhari-hari untuk tidak pulang selama menjalani tugas untuk meminimalkan resiko
penyebaran ke anggota keluarga yang lain.

Perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam kaitannya dengan kesehatan kerja ini
merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh tenaga
kerja yang beresiko mendapatkan jaminan resiko akibat kerja, seperti tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2OI9 Tentang Kesehatan Kerja.

Pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan menyatakan bahwa Covid-19 yang terjadi pada
petugas kesehatan dan petugas non kesehatan yang melaksanakan pekerjaan menangani
Covid-19 ini merupakan panyakit akibat kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/327/2020 Tentang Penetapan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada
Pekerjaan Tertentu Sebagai upaya melindungi pekerja kesehatan dari dampak Covid-19,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran SE bernomor
M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan
Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran ini mengacu pada Peraturan Presiden No.7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat
Kerja. Covid-19 dapat dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja dalam klasifikasi penyakit
yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan yaitu faktor pajanan
biologi. Untuk itu, tenaga kesehatan yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-
19 berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dengan demikian perawat yang terinfeksi Covid-19 sesuai yang diatur dalam KMK
no.HK.01.07/MENKES/327/2020 dimana tenaga kerja yang terpapar akibat pekerjaan ini
klaimnya dapat di klaimkan ke BPJS Tenaga Kerja sebagai penyakit akibat kerja. Terkait dengan
surat edaran tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan instruksi kepada Gubernur di
seluruh Indonesia untuk melaksanakan 6 hal.

Pertama, Gubernur memastikan setiap pemberi kerja melakukan pencegahan secara optimal
agar tidak terjadi kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19 sesuai protokol kesehatan terkait
pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua,
Gubernur memastikan institusi yang mempekerjakan pekerja yang memiliki resiko
khusus/spesifik untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

83