Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020

Ketiga, Gubernur memastikan semua pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja karena
Covid-19 mendapat manfaat program JKK sebagaimana haknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Keempat, bagi pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya
dalam program JKK, jika pekerja mengalami penyakit akibat kerja karena Covid-19 diberi
manfaat program JKK sesuai ketentuan.

Kelima, memerintahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia untuk menugaskan
pengawas ketenagakerjaan guna meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
bidang K3 dan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Keenam, mekanisme
pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian manfaat program JKK dan penyelesaian atas
perbedaan pendapat dalam menetapkan penyakit akibat kerja karena Covid-19 dilaksanakan
dengan mengacu peraturan perundang-undangan.

Peran Gubernur penting untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan
semua pemberi kerja sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program BP Jamsostek
sehingga dipastikan tidak adanya kendala bagi institusi pemberi pelayanan kesehatan untuk
melakukan klaim ke BPJSTK saat didapati tenaga kerjanya terinfeksi virus corona.

Selain itu juga, pentingnya edukasi kepada institusi pelayanan kesehatan melakukan
pencegahan secara optimal agar tidak terjadi penyakit akibat kerja karena Covid-19 sesuai
protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai peraturan perundang-
undangan dan juga terkait terselenggaranya klaim jaminan seperti yang telah dilakukan oleh
salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta terhadap keluarga petugas kesehatan yang telah
gugur dalam menjalankan tugas kemanusiaan tersebut.

Sehingga hal ini diharapkan akan semakin menguatkan tenaga kesehatan untuk terus
menjalankan panggilannya sebagai petugas kemanusiaan.

Referensi: - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) - Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/327/2020 Tentang Penetapan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik
Pada Pekerjaan Tertentu - Surat Edaran bernomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan
Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja
Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Peraturan Presiden No.7 Tahun 2019 tentang
Penyakit Akibat Kerja.

84