Page 103 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Selain itu, menurut Amalia, rata-rata kenaikan UMP 1,09% pada 2022 sudah cukup wajar dalam
kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih. Dia mengatakan kenaikan UMP juga tidak boleh
memberikan tekanan tambahan terhadap perusahaan yang terkena dampak krisis dan dalam
proses pemulihan.

"Ini adalah balandng dari sisi permintaan dan sisi produksi. Penciptaan lapangan kerja baru dan
pemulihan sektor usaha menjadi perhatian penting ke depan," jelasnya.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menilai kenaikan UMP 2022 dapat meningkatkan konsumsi
secara agregat. Pasalnya, saat ini fokus utama dalam dunia usaha adalah pembukaan lapangan
kerja guna mengurangi tingkat pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun
ke 6,49% dari jumlah angkatan kerja atau setara dengan 9,10 juta orang pada Agustus 2021.

Sebelumnya, pada Agustus 2020, TPT tercatat sebesar 7,07% dari jumlah angkatan kerja, atau
setara dengan 9,77 juta orang.

"Dengan UMP yang kompetitif maka perusahaan akan terinsentif untuk melakukan ekspansi
sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja," kata Faisal kepada Bisnis.

Penciptaan lapangan kerja ini, tambahnya, akan makin meningkat seiring dengan optimisme
terkait dengan percepatan vaksinasi dan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM).
Akan tetapi, Faisal mengingatkan bahwa kebijakan UMP 2022 tersebut harus dibarengi oleh
komitmen pemerintah dan otoritas moneter, yakni Bank Indonesia (BI), untuk menjaga tingkat
inflasi tahun depan. Hal itu penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan mengatur kebijakan kenaikan rata-rata UMP pada 2022
dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah
(PP) No.36/2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan perhitungan terbaru, UMP tertinggi berada di DKI Jakarta dengan nilai Rp4,45 juta.
Sebaliknya, UMP terendah pada 2022 berada DIYawa Tengah dengan nominal Rpl,81 juta.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker
Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa 1,09% merupakan rata-rata kenaikan dari upah
minimum seluruh provinsi. Keputusan akhir persentase kenaikan akan kembali kepada gubernur
setiap provinsi dan mengacu pada data-data yang diterbitkan BPS.

"Penyesuaian upah minimum tahun depan tergantung gubernur yang menetapkan, bukan berarti
semua provinsi naik 1,09%," katanya.

TAK SIGNIFIKAN

Sementara itu, menurut ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy
Manilet, dibandingkan dengan tahun ini yang tidak ada kenaikan upah, kenaikan UMP pada tahun
depan memang akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat.

Meskipun begitu, pengaruhnya ada di level yang terbatas.

Menurutnya, komponen konsumsi dalam kue ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar,
sehingga dinamika dalam konsumsi akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun
depan.

102