Page 104 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 104
Yusuf menilai bahwa pemerintah perlu memperhatikan dampak dari ketentuan upah tersebut
dengan menyeimbangkannya oleh kebijakan lain.
"Dengan kenaikan yang marjinal, pemerintah perlu memastikan bahwa inflasi di tahun depan
berada dalam range yang ditargetkan pemerintah, karena inflasi jika bergerak terlalu tinggi akan
menggerus daya beli masyarakat dan pada muaranya akan menekan konsumsi rumah tangga,"
ujar Yusuf kepada Bisnis.
Menurutnya, dengan kenaikan upah yang relatif kecil, pemerintah perlu menambah instrumen
lain jika memang ingin mencapai target konsumsi rumah tangga pada tahun depan. Salah satu
kebijakan yang dapat dipertimbangkan yaitu aktivasi kembali bantuan subsidi upah.
"Setidaknya ada penambahan kompensasi bagi para pekerja untuk melakukan konsumsi pada
tahun depan,"
Alhasil, berbagai kebijakan harus disiapkan jika pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi tercapai
sesuai target dengan berlakunya ketentuan upah minimum pada tahun depan.
Adapun, menurut Core Indonesia, tepat atau tidaknya kebijakan kenaikan UMP 1,09%
sebenarnya bergantung kepada indikator yang digunakan pemerintah. Sejauh ini, Core Indonesia
belum menemukan dokumen yang menjelaskan perhitungan yang kemudian memunculkan
angka 1,09%.
Yusuf mengira dalam indikator baru penentuan UMP, terdapat indikator rata-rata konsumsi per
kapita. Namun, menurutnya, terdapat potensi kesalahpahaman dalam penentuan UMP melalui
indikator konsumsi per kapita.
"Meskipun benar bahwa indikator ini benar menjelaskan kondisi perekonomian suatu provinsi,
tetapi berpotensi misleading. Misalnya pada tahun ini, dengan adanya Covid-19 dan efek yang
diberikan oleh peraturan ini, maka konsumsi per kapita diperkirakan akan turun sehingga jika
dimasukan dalam penghitungan penghitungan UMP keluaran akan lebih kecil," ujar Yusuf, n
103
