Page 272 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

APRISINDO NILAI KENAIKAN UMP 1,09% SUDAH IDEAL

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia ( Aprisindo ) Firman Bakrie menilai kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) rata-rata sebesar 1,09% di 2022 sudah ideal. UMP ini berlaku
bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

“Kami melihatnya sudah ideal ya, ini kan acuan untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari
1 tahun. Kita tidak bicara pekerja yang lulus kuliah, tapi ini pekerja yang baru lulus SMK, bahkan
mungkin lulusan SMP yang banyak sekali di pabrik, kemudian mereka baru umur 18 tahun dan
bekerja di pabrik. Ini acuan-acuan yang memang dipakai untuk itu,” kata Firman Bakrie kepada
Beritasatu.com, Kamis (18/11/2021).

Bila kenaikan UMP terlalu tinggi, menurut Firman, hal ini bisa membuat industri di Indonesia
menjadi tidak kompetitif dibandingkan negara-negara pesaing. Pasalnya selama ini kenaikan
upah di beberapa daerah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesain di
ASEAN, sehingga ikut mempengaruhi ongkos produksi.
Menurut Firman, sudah saatnya buruh juga memahami kondisi bisnis di tingkat global. Sebab
ketika perusahaan menjadi kalah kompetitif, para buruh juga yang akan dirugikan.

“Kita tidak semata bicara kondisi dalam negeri, tetapi juga berkompetisi secara global. Jadi saya
rasa ini (kenaikan UMP 1,09%) sudah tepat. Kita tidak hanya bersaing dengan Vietnam, tetapi
juga Kamboja. Kemudian juga ada Afrika, Bangladesh, yang secara geografis mereka punya
keunggulan lebih dekat dengan pasar utama kita ke Eropa. Kemudian nanti di Amerika juga ada
Mexico dan negara-negara Amerika Selatan, sedangkan posisi kita jauh ke Eropa dan Amerika.
Jadi mau tidak mau kita harus kompetitif dibandingkan pesaing kita,” kata Firman.

Usulan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) agar upah minimum naik sekitar 7% sampai
10%, menurut Firman, juga sangat sulit diwujudkan. Apalagi pertumbuhan ekonomi di negara
tujuan ekspor alas kaki dari Indonesia juga tidak sebesar itu.
“Yang juga perlu diingat, ini kan kondisinya masih pandemi yang membuat biaya produksi naik,
biaya logistik naik, kemudian ada biaya tambahan untuk protokol kesehatan. Beberapa negara
tujuan ekspor pasarnya juga masih lesu. Ini semua harus menjadi pertimbangan dalam
menentukan kenaikan UMP,” kata Firman.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini Sumber: BeritaSatu.com

271