Page 267 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 267
KORBAN PHK DAPAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN, INI SYARAT DAN
MANFAATNYA
Jakarta: Buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ) akan mendapatkan jaminan
kehilangan pekerjaan (JKP). Syaratnya, pekerja tersebut mengikuti program JKP.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri, menjelaskan ada tiga manfaat yang dapat diterima korban PHK yang mengikuti
program JKP. Di antaranya, manfaat uang tunai bagi korban PHK, dan akses informasi pasar
kerja.
"Lalu, pelatihan kerja atau vokasi," ujar Indah dalam dialog publik yang digelar GATRA Media
Group pada Kamis, 18 November 2021.
Indah menyebut manfaat uang tunai diharapkan bisa membantu korban PHK melanjutkan hidup.
Namun, dia berharap dalam kurun waktu penerimaan uang tunai tersebut, para korban PHK juga
bisa sambil mencari pekerjaan baru atau mengikuti pelatihan.
Pemerintah juga memberikan layanan akses informasi pasar kerja. Tujuannya, memberikan
informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa dilamar oleh para korban PHK.
Dalam informasi pasar kerja, Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan layanan konsultasi
informasi pasar kerja, termasuk terkait dengan keterampilan, kualifikasi, hingga minat para
pekerja/buruh.
Indah menjelaskan pemerintah juga memberikan pelatihan kerja atau vokasi kepada korban
PHK. Skema ini diterapkan dengan tujuan bisa meningkatkan keterampilan para pekerja atau
buruh yang mengalami PHK.
Melalui pelatihan ini, korban PHK bisa melatih diri, dengan skema skilling, re-skilling, atau up-
skilling. Dengan pelatihan ini diharapkan korban PHK yang telah dilatih dapat bekerja kembali.
"Jadi ini adalah untuk mengantisipasi alih profesi atau alih pekerjaan bagi korban PHK jika harus
bekerja kembali. Kita harapkan dia setelah PHK tidak berhenti. Harus terus lanjut hidupnya," ujar
Indah.
Indah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan tak pernah mengharapkan adanya PHK besar-
besaran. Namun, gelombang PHK berpotensi terjadi kapan pun, terutama di masa pandemi
covid-19.
"Kita harapkan tidak besar-besaran. Tapi jika ada PHK, pemerintah sudah mempertimbangkan
dengan menghadirkan kebijakan dan program baru JKP ini," kata Indah.
Payung Hukum JKP Sementara itu, Direktur Pelayanan BP Jamsostek, Roswita Nilakurnia
menjelaskan program JKP tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021.
Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.
"Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja yang mengalami PHK dalam
bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui program JKP yang
di selenggarakan BPJAMSOSTEK," kata Roswita.
Besaran Manfaat JKP Manfaat JKP yang diberikan adalah uang tunai selama paling lama enam
bulan, yang diberikan setiap bulan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama, dan
25 persen untuk tiga bulan berikutnya.
266
