Page 365 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 365
"Kalau ada pekerja di atas satu tahun ternyata upahnya di bawah upah minimum, segera
dilaporkan ke kami, dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di
kabupaten/kota wilayah kerja," kata Putri melalui keterangan tertulis, Kamis (18/11/2021).
Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan yaitu pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun.
Selain sanksi pidana, perusahaan juga terancam denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan
setinggi-tingginya adalah Rp 400 juta.
Putri menambahkan, pihaknya intensif berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memastikan agar pekerja
dengan masa kerja di atas 1 tahun memperoleh upah sesuai struktur dan skala upah.
Namun demikian, ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar aktif melaporkan kepada
pihaknya jika menemukan perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan aturan yang
berlaku.
"Terus juga ada serikat pekerja/serikat buruh di setiap perusahaan dapat melaporkan jika masih
terjadi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, tapi ternyata mendapatkan upahnya
UM atau bahkan di bawah UM," ucap Putri.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kemenaker telah menetapkan upah minimum tahun
2022, rata-rata naik 1,09 persen.
Pertimbangan kenaikan ini mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, serta aturan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Diharapkan para gubernur sudah mulai mengumumkan penyesuaian upah minimum provinsi
(UMP) paling lambat 20 November.
Kemudian, upah minimum kabupaten/kota diumumkan pada 30 November.
364
