Page 364 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 364
Judul Ini Sanksi Bagi Pengusaha yang Bayar Upah Murah kepada Pekerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/11/18/170428326/ini-sanksi-
bagi-pengusaha-yang-bayar-upah-murah-kepada-pekerja
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-11-18 17:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kalau ada pekerja di atas
satu tahun ternyata upahnya di bawah upah minimum, segera dilaporkan ke kami, dilaporkan ke
Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di kabupaten/kota wilayah kerja
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terus juga ada serikat
pekerja/serikat buruh di setiap perusahaan dapat melaporkan jika masih terjadi pekerja yang
sudah bekerja lebih dari satu tahun, tapi ternyata mendapatkan upahnya UM atau bahkan di
bawah UM
Ringkasan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menegaskan, upah minimum (UM)
hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di tempat bekerja.
Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, pengupahan yang berlaku
dengan menggunakan struktur dan skala upah.
INI SANKSI BAGI PENGUSAHA YANG BAYAR UPAH MURAH KEPADA PEKERJA
JAKARTA, - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menegaskan, upah
minimum (UM) hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di
tempat bekerja.
Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, pengupahan yang berlaku
dengan menggunakan struktur dan skala upah.
Tak hanya itu, jika ada perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum kepada
pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka dapat dikenakan sanksi.
363
