Page 547 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 547
TAK SEBANDING INFLASI
Skenario upah minimum provinsi (UMP) 2022 menuai protes kalangan buruh. Jika para gubernur
menyetujui, kenaikan UMP tak akan lebih dari 1,09% atau tak sampai Rp40.000 dibandingkan
UMP 2021.
Ini merupakan dampak dari penerapan aturan penentuan upah minimum baru berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan. Dalam beleid itu, penentuan upah
minimum harus berada pada rentang nilai tertentu antara batas atas dan batas bawah. Artinya,
gubernur tidak boleh menetapkan upah minimum di atas batas tertinggi.
Berdasarkan Pasal 26 PP tersebut, batas atas upah minimum dihitung dari rata-rata konsumsi
per kapita dikalikan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga dan dibagi rata-rata banyaknya
anggota rumah tangga yang bekerja di setiap keluarga.
Sedangkan batas bawah adalah 50% dari batas atas upah minimum.
Merujuk aturan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut kenaikan UMP
2022 tak lebih dari 1,09%. Persentase kenaikan UMP bahkan lebih rendah daripada inflasi
tahunan Oktober 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahun ke
tahun (Oktober 2021 terhadap Oktober 2020) sebesar 1,66%.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tfcnaga
Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan UMP terendah pada 2022 berada DIYawa
Tengah dengan nominal Rpl.813.011. Sedangkan UMP tertinggi di DKI Jakarta dengan nilai
Rp4.453.724.
Kenaikan UMP di dua provinsi itu di bawah 1,09 %. UMP DKI Jakarta hanya naik 0,85% atau
hanya Rp37.538. Padahal berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2021, Jakarta
mengalami inflasi 1,20% terhadap Oktober 2020.
DIYawa Tengah, kenaikan UMP hanya 0.78% alias Rp14.032 atau lebih rendah daripada harga
2 liter Pertalite. Padahal inflasi tahunan pada Oktober 2021 mencapai 1,35%.
Bahkan, Putri mengatakan UMP 2022 di empat provinsi tidak akan naik karena nilainya telah
melampaui batas atas upah minimum. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan
(Rp3.144.1446), Sulawesi Utara (Rp3.310.723), Sulawesi Selatan (Rp3.165.876), dan Sulawesi
Barat (Rp2.678.863).
Kalangan serikat buruh melayangkan protes. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Indonesia
(KSPI) dan berbagai konfederasi akan melakukan mogok kerja selama tiga hari pada awal
Desember 2021.
"Dua juta buruh bakal mogok kerja di ratusan ribu pabrik di 30 provinsi dan ratusan kabupaten/
kota," ujar Presiden KSPI Said Iqbal melalui kanal Youtube Berita Rakyat, Rabu (17/11/2021).
Tanggal pasti mogok tersebut masih tentatif dan belum diputuskan oleh gabungan serikat buruh.
Diperkirakan aksi mogok berlangsung pada 6-8 Desember 2021.
Sebelum mogok nasional, mogok kerja direncanakan juga di daerah atau mogok daerah.
Buruh juga akan melaksanakan unjuk rasa di daerah. Unjuk rasa juga akan dilakukan secara
nasional di Istana Negara, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, dan Gedung DPR.
546
