Page 543 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap hasil perhitungan penyesuaian nilai
UMP dan UMK 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan perhitungan
BPS, rata-rata penyesuaian UMP senilai 1,09%.

"Data Statistik Upah Minimum secara umum ya, upah minimum terendah akan terjadi DIYawa
Tengah Rp 1.813.011 dan upah minimum tertinggi akan terjadi di DKI Jakarta Rp 4.453.724.
Rata-rata penyesuaian upah minimum 1,09%. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum
provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri dalam Seminar Terbuk Proses
Penetapan Upah Minimum 2022 secara virtual, Senin (15/11/2021).

Ia menjawab pertanyaan dari berbagai pihak yang mempertanyakan apakah kenaikan UMP itu
akan naik tahun depan 1,09%.

"Saya bilang tergantung nanti Gubernur yang menetapkan. Bukan berarti semua provinsi naik
1,09%. Hati-hati ya memahaminya," jelas dia.
Melansir CNBC Indonesia, Kamis (18/11/2021) kenaikan UMP 1,09% sebenarnya lebih baik
ketimbang 2021. Tahun ini, rata-rata UMP di seluruh provinsi adalah Rp 2.684.740,31 per bulan.
Naik tipis 0,46% dibandingkan 2020.

Akan tetapi, laju kenaikan UMP memang semakin menurun. Pada masa pemerintahan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) 2015-2021, UMP naik rata-rata 8,66% setiap tahunnya. Jauh lebih rendah
ketimbang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang 12,69% per
tahun.

Sementara pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004, rata-rata UMP naik 21%.
Kemudian pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid 1999-2001, kenaikan UMP
mencapai 24,82% saban tahunnya.

Sedangkan kala pemerintahan Presiden BJ Habibie yang singkat itu (1998-1999), kenaikan UMP
rata-rata 15,42% per tahun. Jadi kenaikan UMP pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sejauh
ini adalah yang terendah pada era Reformasi.

542