Page 548 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

"Kami sudah kehilangan akal sehat terhadap kebijakan menteri ketenagakerjaan dan para
menteri yang telah melakukan pemufakatan jahat. Untuk jangka panjang bukan naik upah
minimum, turun karena ada istilah batas atas dan batas bawah," tuturnya.

Pihak buruh, kata Said, mempersoalkan istilah batas atas dan batas bawah dalam penghitungan
upah minimum sebagaimana termuat dalam PP No. 36/2021. Pertama, dia mempertanyakan
landasan istilah batas atas dan bawah dalam upah minimum.

"Menaker yang gunakan PP No. 36/2021 itu inkonstitusional, karena istilah batas bawah dan atas
dalam upah minimum tidak dikenal dalam UU Cipta Kerja. Kok menjilat ludah sendiri. Dasar
hukum apa yang digunakan Menaker untuk menentukan batas bawah dan batas atas?" ujar
Iqbal.

Kedua, upah minimum adalah jaring pengaman. Hal tersebut merujuk kepada konvensi
International Labour Organization (ILO). Karena itu, seharusnya nilai upah minimum hanya
terdiri atas satu angka dan bukan rentang batas atas dan bawah.
"Silakan periksa di seluruh dunia. Sebagai ILO governing body, saya tidak pernah menemukan
batas bawah dan atas di seluruh dunia. Sudah paling minimum, masak ada batas bawah dan
atas," ujar dia.

Ketiga, peraturan anyar tersebut dinilai mencederai hukum. Pasalnya, saat ini Undang-undang
Cipta Kerja tengah digugat di Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan materil. Dengan
demikian, belum ada keputusan hukum yang tetap untuk UU Cipta Kerja tersebut.

Berdasarkan dua beleid itu, kenaikan upah minimum seharusnya berada pada 5%-7%.
Sedangkan berdasarkan tuntutan buruh mencapai 7%-10%. Terakhir, dengan adanya batas atas
dan batas bawah, KSPI menilai tak ada kenaikan upah minimum pada tahun depan dan justru
ada penurunan 50%.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengklaim angka kenaikan 1,09% diperoleh
menggunakan formulasi penghitungan baru mengacu PP No. 36/2021.

Ida beralasan penetapan batas atas-bawah itu untuk mengatasi kesenjangan pengupahan
antardaerah. Selain itu, kata Ida, formulasi pengupahan dengan metode baku itu diharapkan
dapat menjaga stabilitas iklim usaha dalam negeri.

"Adapun besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia sudah melebihi
median upah bahkan Indonesia satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari satu di
mana idealnya berada di kisaran 0,4 sampai 0,6," kilahnya,

(indra Gunawan/Nyoman Ary Wahyudi/Bisnis)Q

547