Page 553 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

dibacakan Taqwallah disebutkan, layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk
komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung Qanun LKS di Aceh, serta ikut ambil peran
dalam memajukan keuangan berbasis syariah, guna optimalisasi nilai-nilai Syariat Islam di Aceh.

PEMERINTAH ACEH SAMBUT BAIK LAUNCHING LAYANAN SYARIAH BPJS
KETENAGAKERJAAN

Banda Aceh : Pemerintah Aceh menyambut baik peluncuran layanan syariah BPJS
Ketenagakerjaan di Indonesia yang berlangsung Rabu, 17 November 2021 di Gedung Amel
Convention Hall, Punge, Banda Aceh. Sambutan hangat pemerintah Aceh disampaikan Sekretaris
Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah yang hadir mewakili Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Dalam
sambutan gubernur yang dibacakan Taqwallah disebutkan, layanan syariah BPJS
Ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung Qanun
LKS di Aceh, serta ikut ambil peran dalam memajukan keuangan berbasis syariah, guna
optimalisasi nilai-nilai Syariat Islam di Aceh.

"Ini menjadi pengalaman pertama dan satu-satunya di Indonesia yang DIYalankan BPJS
Ketenagakerjaan. Karenanya, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPJS
Ketenagakerjaan. Ini adalah bentuk komitmen dalam mendukung Qanun LKS, serta ikut ambil
peran dalam memajukan keuangan berbasis syariah, guna optimalisasi nilai-nilai Syariat Islam di
Aceh," ujar Taqwallah.

Secara lebih jauh, Taqwallah juga menjelaskan bahwa Aceh telah sejak lama bercita-cita
mewujudkan implementasi prinsip syariat Islam secara menyeluruh dalam berbagai bidang
kehidupan.

Cita-cita mewujudkan implementasi prinsip syariat Islam secara menyeluruh dalam berbagai
bidang kehidupan, kata Taqwallah, telah dirintis sejak 1999, ditandai dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Yang
memberikan harapan untuk menyelenggarakan syariat Islam, termasuk di dalamnya yang
berkaitan dengan praktik ekonomi dan keuangan Syariah.

Selanjutnya setelah Aceh damai, praktik perbankan dan ekonomi Syariah dalam kehidupan
masyarakat Aceh, tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, yang diperkuat Fatwa MPU Aceh Nomor 11 tahun 2013 tentang Kearifan Lokal Ekonomi
Syariah. "Kebijakan ini memberi amanah kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk
melahirkan Qanun terkait pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di
Aceh," sebut Taqwallah.

Ia melanjutkan, hingga pada akhir 2018, Qanun Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah, diterbitkan sebagai komitmen dalam penerapan syariat Islam dalam praktik
keuangan.Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu disebut bertujuan menata lembaga
keuangan syariah, mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam
naungan syariat Islam.

Dengan Qanun tersebut, seluruh Lembaga keuangan di Aceh diwajibkan berbenah diri dan
beralih dari konvensional ke Syariah, dan ditargetkan tuntas pada Januari 2022. "Sejak lahirnya
Qanun LKS, Pemerintah Aceh terus mengawal dan memfasilitasi semua lembaga keuangan yang
beroperasi di Aceh agar tetap menjalankan prinsip-prinsip Syariah," kata Taqwallah.

Lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh perlahan disebut telah beralih dari sistem
konvensional ke sistem Syariah, seperti halnya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan
dengan meluncurkan layanan berbasis Syariah.

552