Page 557 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 557
Judul Buruh Minta Gubernur Naikkan UMP Aceh 2022 Rp 3,6 Juta
Nama Media sumut.suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://sumut.suara.com/read/2021/11/18/123543/buruh-minta-
gubernur-naikkan-ump-aceh-2022-rp-36-juta
Jurnalis Suhardiman
Tanggal 2021-11-18 12:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Aliansi Buruh meminta Gubernur Aceh menaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 Rp
3,6 juta dari sebelumnya Rp 3,1 juta per bulan. "Kita menuntut Gubernur Aceh untuk menaikan
UMP Aceh tahun 2022 menjadi Rp 3,6 juta," kata Ketua Aliansi Buruh Aceh Saiful Mar, melansir
Antara, Kamis (18/11/2021).
BURUH MINTA GUBERNUR NAIKKAN UMP ACEH 2022 RP 3,6 JUTA
SuaraSumut.id - Aliansi Buruh meminta Gubernur Aceh menaikan upah minimum provinsi (UMP)
tahun 2022 Rp 3,6 juta dari sebelumnya Rp 3,1 juta per bulan.
"Kita menuntut Gubernur Aceh untuk menaikan UMP Aceh tahun 2022 menjadi Rp 3,6 juta," kata
Ketua Aliansi Buruh Aceh Saiful Mar, melansir Antara, Kamis (18/11/2021).
Saiful mengatakan, November ini merupakan penentuan upah minimum provinsi maupun
kabupaten/kota. Penyesuaiannya diatur berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan yang merupakan aturan turunan dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
(Omnibus Law).
Aturan baru tersebut sama dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, di mana
besaran penyesuaian upah tidak lagi dilihat dari hasil survey kebutuhan hidup layak, sehingga
secara sistem telah merugikan pekerja/buruh.
Baca Juga: Giring eks Nidji jadi Ketua Umum PSI, Ocehan Warganet Pedas Banget Pihaknya juga
meminta Pemerintah Aceh memberlakukan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang
ketenagakerjaan serta dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah
Aceh (UUPA), sehingga ada perbedaan antara Aceh dengan daerah lainnya.
"Permintaan jumlah UMP sebesar Rp 3,6 juta ini telah sesuai dengan rata-rata hasil survei
mandiri kebutuhan hidup layak (KHL) di sembilan kabupaten/kota di Aceh," ujarnya.
556
