Page 561 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 561

Judul               Dewan Pegupahan Usulkan UMP Rp3,056 Juta
                Nama Media          Berita Kota Makassar
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg8
                Jurnalis            Jun
                Tanggal             2021-11-18 12:33:00
                Ukuran              201x71mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 12.060.000

                News Value          Rp 60.300.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan upah minimum provinsi (UMP) tahun
              2022 sebesar Rp3,056 juta. Besaran upah tersebut telah diusulkan ke Plt Gubernur Sulawesi
              Selatan,  Andi  Sudirman  Sulaiman.  Plt  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi
              (Disnakertrans) Sulsel, Tautoto Tanaranggina, mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat
              bersama pengusaha dan serikat buruh untuk membahas UMP 2022.



              DEWAN PEGUPAHAN USULKAN UMP RP3,056 JUTA

              Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan upah minimum provinsi (UMP) tahun
              2022 sebesar Rp3,056 juta. Besaran upah tersebut telah diusulkan ke Plt Gubernur Sulawesi
              Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

              Plt  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Sulsel,  Tautoto
              Tanaranggina, mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat bersama pengusaha dan serikat
              buruh untuk membahas UMP 2022.

              "Hasil kemarin itu menentukan dan merekomendasikan kepada Gubernur, karena beliau yang
              akan menerbitkan surat keputusan bahwa kita sepakati batas atas itu Rp3,056 juta dan batas
              bawah ada Rp2 juta sekian," kataTautoto di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (17/11).
              Tautoto  mengungkapkan,  rapat  Dewan  Pengupahan  itu  sempat  berlangsung  alot.  Pasalnya
              serikat buruh meminta UMP naik sedangkan pengusaha minta UMP turun.

              "Selalu begitu, cuma memang pak gubernur mengatakan harus rasional menyikapi kondisi itu.
              Bukan hanya satu sisi, tapi kedua belah pihak yakni pengusaha dan pekerja," kata Tautoto.

              Tautoto  menegaskan,  rekomendasi tersebut  merujuk  pada  aturan  pemerintah  pusat  tentang
              perhitungan besaran UMP. Pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik menilai bahwa UMP
              Sulsel jika dihitung sesuai rumus maka tidak naik atau tetap.





                                                           560
   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566