Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 57
yang masih berlaku. "Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah UM dikenakan sanksi
pidana," kata Ida, Selasa (16/11/2021).
"UM adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan," tambahnya.
Ida menjelaskan UM berdasarkan PP 36/2021 hanya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor,
namun UMS yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut
berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut lebih tinggi.
"Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," ujar dia.
Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022, Ida meminta seluruh
Gubernur menetapkan UMP paling lambat 20 November 2021.
Sedangkan penetapan UMK harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November 2021
setelah penetapan UMP.
56
