Page 54 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

neutral - Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)) Kalau memang
pemerintah kekeuh dengan upah yang naiknya hanya 1 persen maka konsekuensinya adalah
belanja sosial pada para pekerja dinaikkan di atas 10 persen di tahun depan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi perusahaan yang membayar upah di
bawah UM dikenakan sanksi pidana

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UM adalah upah terendah yang ditetapkan
oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada
perusahaan yang bersangkutan

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus
dilaksanakan oleh pengusaha

Ringkasan

The increase in the 2022 UMP which is slightly higher and not comparable to inflation triggers
labor protests, what can the government do? The wave of rejection related to the determination
of the 2022 Provincial Minimum Wage (UMP) continues to be voiced by workers and laborers in
various regions. Workers in several areas are quite aggressive in voicing their protest against the
plan to set the UMP next year, followed by a national strike that will be held from 6-8 December
2021.

KENAIKAN UMP 2022 TIPIS BIKIN BURUH MENJERIT, PEMERINTAH BISA APA?

Kenaikan UMP 2022 yang naik tipis dan tak sebanding inflasi memicu protes buruh, pemerintah
bisa apa? Gelombang penolakan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 terus
disuarakan kalangan pekerja dan buruh di berbagai wilayah. Buruh di beberapa wilayah cukup
gencar menyuarakan protes terhadap rencana penetapan UMP tahun depan itu disusul rencana
mogok nasional yang akan digelar 6-8 Desember 2021 mendatang.

Salah satunya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan berbagai federasi buruh siap
mogok kerja selama tiga hari pada awal Desember 2021. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan
mogok nasional akan diikuti oleh 2 juta buruh di ratusan ribu pabrik di 30 lebih provinsi dan
ratusan kabupaten/kota.

"Kami memutuskan mogok nasional, setop produksi yang rencananya akan diikuti oleh 2 juta
buruh lebih dari ratusan ribu pabrik akan berhenti atau stop produksi. Ini adalah legal dan ini
adalah konstitusional," kata Said Iqbal Selasa (16/11/2021).

Aksi mogok yang direncanakan para buruh itu sebagai respons atas pernyataan pemerintah lewat
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyebut bahwa upah tahun 2022 hanya naik 1,09
persen secara rata-rata nasional, seperti diberitakan Antara.

Alasan UMP 2022 Naik Tipis Ida mengatakan, penetapan besaran UMP itu selain
mempertimbangkan kebutuhan buruh, juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha saat ini
yang masih tertekan oleh pandemi COVID-19.
Senada, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang bilang bahwa saat ini data-data ekonomi menunjukkan kondisi perekonomian
Tanah Air sedang tidak sehat dan cukup berat bila ditambah dengan beban kenaikan upah. Ia
mengambil contoh data pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang saat ini tengah terpuruk.

53