Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

"Kenaikan upah minimum justru memperluas kesempatan kerja dan itu positif terhadap
multiplayer pada perekonomian. Adapun saya juga coba hitung, misalnya upah pekerja di
Yogyakarta Rp1,7 jutaan, harus menanggung 4 orang anggota keluarga, ya gak cukup. Garis
kemiskinannya aja sekitar Rp380 ribu. Artinya saat satu orang ini menanggung 4 orang lainnya
dalam satu keluarga. Maka UMP tidak akan mencukupi," jelas dia kepada Tirto, Kamis
(18/11/2021).

Bhima mengatakan, ada pemahaman keliru yang digunakan pemerintah dalam melihat kondisi
perekonomian nasional dalam rangka menetapkan besaran upah minimum 2022. Argumen
pemerintah yang menyebut kenaikan upah yang terlalu tinggi bisa membebani kalangan usaha
dan menghambat pemulihan ekonomi, adalah salah.

Menaker: Perusahaan Bayar Upah di Bawah UMP Terancam Pidana Respons Wagub Riza soal
Kenaikan UMP 2022 Jakarta jadi Rp4,8 Juta Sanksi bagi Perusahaan Tak Bayar sesuai Upah
Minimum Ia mengacu pada kajian yang dilakukan David Card, ekonom dan pengamat
perburuhan dari Universitas California yang berhasil meraih penghargaan Nobel pada 2021.

"Yang menarik itu, dari David Card, menunjukkan bahwa justru kenaikan upah minimum itu tak
membuat pengangguran mengalami kenaikan, justru sebaliknya," kata dia.

Bhima melanjutkan, dengan upah yang layak, buruh atau pekerja jadi memiliki daya beli yang
lebih baik. Kemampuan mereka untuk belanja pun meningkat dan kondisi ini bisa meningkatkan
konsumsi terhadap berbagai produk. Bagi Indonesia dengan karakteristik ekonomi yang
dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, kata Bhima, teori ini relevan.

"Upah minimum dinaikkan, ekonomi bergerak lebih tinggi. Maka pengusaha akan membuka
lowongan kerja baru," kata Bhima.

Menurutnya, kajian tersebut sangat relevan bila dikaitkan dengan profil ekonomi tanah air yang
digerakkan oleh konsumsi rumah tangga.
Sederhananya, dengan upah yang layak, buruh bisa memiliki daya beli yang lebih baik yang bisa
mendorong tingkat konsumsi rumah tangga. Secara nasional, kenaikan daya beli ini bisa
mempercepat bergeraknya kembali perekonomian nasional.

Sebaliknya, bila pemerintah gagal menaikkan daya beli masyarakat, maka yang akan terjadi
adalah lesunya penjualan barang-barang ritel yang membuat sektor industri ritel yang sangat
mengandalkan konsumsi masyarakat akan semakin tertekan dan menderita.

Bhima menegaskan, sah-sah saja pemerintah menetapkan UMP dengan besaran kenaikan yang
sangat tipis. Namun, ada konsekuensi yang harus ditempuh yakni meningkatkan alokasi bantuan
sosial kepada masyarakat agar daya belinya terjaga.

"Kalau memang pemerintah kekeuh dengan upah yang naiknya hanya 1 persen maka
konsekuensinya adalah belanja sosial pada para pekerja dinaikkan di atas 10 persen di tahun
depan," tandas dia.

Bagaimana pun UMP 2022 telah ditetapkan, dari tuntutan buruh kenaikan sekitar 7-10 persen,
ternyata jauh dari harapan yang hanya naik tipis 1 persen. Yang ditegaskan pemerintah usai
penetapan UMP 2022 yakni soal sanksi bagi perusahaan yang membayar sesuai upah minimum.

Menaker Ida Fauziah menyatakan perusahaan yang tidak membayar upah pekerja sesuai
ketentuan upah minimum (UM) terancam sanksi pidana. Perusahaan wajib membayar upah
pekerja sekurang-kurangnya senilai upah minimum 2022 atau Upah Minimum Sektoral (UMS)

55