Page 50 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 50
Judul Sah, ini UMP tahun 2022 Jakarta, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan
Timur, Sumsel & Sulsel
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/sah-ini-ump-tahun-2022-jakarta-
riau-jawa-tengah-kalimantan-timur-sumsel-sulsel
Jurnalis kompas.com
Tanggal 2021-11-19 07:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Jadi kami bersama dewan
pengupahan sudah sepakat, UMP tahun ini baik 1,7%. Selanjutnya kita akan bahas dan
menentukan formula dalam menetapkan UMP Riau yang mulai berlaku 2022, ini berdasarkan
indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan aspek tenaga kerja
neutral - Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara) Dengan situasi dan kondisi yang saat ini,
semua menyepakati bahwa tidak ada kenaikan UMP di tahun 2022
positive - Koimudin (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumsel) PP Nomor 36 itu
juga mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam pasal 191 a disebut jika ada kenaikan yang sebelumnya telah ditentukan maka di tahun
berikutnya ada baseline bagi penyesuaian (adjusting) nilai upah minimum
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Paling tertinggi akan terjadi
di DKI Jakarta yaitu sejumlah Rp 4.452.724. Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09
persen
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Data statistik upah minimum
secara umum saja, UMP terendah kayaknya akan terjadi DIYawa Tengah yaitu senilai Rp
1.813.011
Ringkasan
Sejumlah pemerintah provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. UMP tahun
2022 di berbagai daerah tersebut hanya naik tipis dibandingkan tahun 2021. Pemerintah
memutuskan kenaikan UMP tahun 2022 hanya sebesar 1,09%. Penetapan UMP tahun 2022
tersebut mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang
kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
49
