Page 611 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 611
Kata Gita, persentase kenaikan tersebut hanya kurang sedikit dari rata-rata kenaikan UMP secara
nasional. "Rata-rata nasional itu 1,09 persen. Kita naik 1,07 persen," kata Gita.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gde Putu
Aryadi mengatakan, UMP 2022 sebagai acuan bagi perusahaan untuk pekerja baru. Berlaku bagi
perusahaan mapan, bukan kelas UMKM. "Kalau yang sudah bekerja, penggajiannya ya
berdasarkan tahun mereka bekerja," kata Aryadi.
UMP baru nantinya diumumkan Gubernur NTB pada 21 November dan mulai berlaku pada 1
Januari 2022. Nantinya, Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-
NTB, paling lama 30 November.
Aryadi menerangkan, perhitungan UMP 2022 menggunakan formula perhitungan yang telah
diatur secara lengkap. Mengacu pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
Juga menggunakan data perekonomian dan ketenagakerjaan yang ditetapkan BPS dan
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Aryadi menyebut, menurut Menaker, formula
batas atas dan batas bawah UMP baru yang terdapat di PP 36 tahun 2021, bertujuan mengurangi
kesenjangan upah minimum wilayah.
"Semangatnya itu untuk mewujudkan keadilan pengupahan antar wilayah," jelasnya. (dit/r5)
610
