Page 609 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 609
Para gubernur akan mengeksekusi perhitungan tersebut menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP)
yang harus ditetapkan paling lambat 20 November 2021. Sementara di level kabupaten/kota,
akan disahkan dalam Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Sebelumnya, elemen buruh menuntut UMP tahun depan naik 7-10% dari tahun ini. Namun
nyatanya jauh di bawah itu.
"Kondisi Upah Minimum terlalu tinggi membuat sebagian besar pengusaha nggak menjangkau
dan akan dampak negatif di lapangan. Terlihat Upah Minimum sebagai upah efektif sehingga
kenaikan upah mengikuti Upah Minimum tanpa didasari kinerja individu. Serikat pekerja lebih
cenderung menuntut Upah Minimum, bukan upah berbasis produktivitas," jelas Ida.
Bagi daerah yang ternyata tidak mengikuti garis UMP yang ditetapkan pemerintah pusat, lanjut
Ida, akan ada sanksi. Tidak hanya pemerintah daerah, perusahaan yang membangkang pun
bakal kena 'pecut'.
"Mendagri (Menteri Dalam Negeri) sudah sampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan
Upah Minimum. Ada sanksi diberikan kepada kepala daerah yang nggak memenuhi kewajiban.
Sanksi administrasi, kemudian sampai terberat pemberhentian sementara dan permanen. Sanksi
terhadap perusahaan akan sanksi pidana," tegas Menaker.
608
