Page 607 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 607
Baca juga: Lima Gubernur Ini Abaikan SE Menaker, Tetap Naikkan Upah Buruh 2021 Buruh
Tuntut Anies Naikkan Upah di Atas UMP 2019 Wacana PPKM Darurat Diperpanjang Picu Ledakan
PHK, KSPI: Larangan PHK Tak Didengar Pengusaha, Pak Luhut Telat PPP: Pemerintah Dilematis
dalam Kebijakan UMP 2021 Tidak hanya itu, tegas Ida, kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang tidak proporsional dapat menyebabkan
tutupnya perusahaan di saat situasi pandemi saat ini, selain itu mempersempit ruang dialog
kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah di perusahaan.
Ida menjelaskan bahwa penetapan upah minimum berdasarkan formula di Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan upah antarwilayah dan
mewujudkan keadilan upah.
Untuk itu, dalam aturan baru penetapan upah minimum 2022 hanya akan dilakukan untuk UMP
dan UMK, sementara upah minimum sektoral (UMS) tidak akan dilakukan penetapan.
Pengecualian dilakukan untuk UMS yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 yang berlaku
hingga masanya telah berakhir atau saat UMP/UMK di wilayah tersebut telah melebihi UMS.
Dia mengingatkan pemerintah daerah yang tidak mengikuti ketentuan penetapan upah minimum
yang baru dapat mendapatkan sanksi administrasi.
Tag: ump 2022 menaker ida fauziyah
606
