Page 603 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 603
MIRIS, UMP NAIK 1,09 PERSEN DI TENGAH PPN YANG JUGA NAIK DAN PREDIKSI
INFLASI 2-3 PERSEN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengumumkan rata-rata kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 1,09 persen. Kenaikkan nilai tersebut sangat kecil,
dan dikritik keras oleh para buruh.
Kritikan ini salah satunya diungkapkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek
Indonesia), Mirah Sumirat.
Dirinya mengungkapkan, Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan
turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Aspek Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah sedang mempermalukan dirinya sendiri, karena
terbukti membuat aturan turunan berupa PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang
justru bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam UU Cipta Kerja kenaikan upah minimum dihitung hanya berdasar Namun dalam PP No.
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada tambahan formula baru yang ditetapkan sepihak oleh
Pemerintah, yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, yaitu penyesuaian nilai upah minimum
ditetapkan dalam rentang nilai batas atas dan batas bawah.
Nilai batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja
pada setiap rumah tangga. Nilai batas bawah upah minimum dihitung dari batas atas upah
minimum dikalikan 50 persen.
"Formula baru rentang nilai batas atas dan batas bawah dalam PP No. 36 tahun 2021 inilah yang
membuat kenaikan upah minimum 2022 hasilnya justru di bawah inflasi ataupun pertumbuhan
ekonomi," jelas Mirah dalam keterangannya kepada Tribunnews, (17/11/2021).
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengungkapkan,
kenaikan gaji yang cuma 1 persen dinilainya kurang mengakomodasi kepentingan dari para
buruh.
Seperti diketahui, saat ini masyarakat masih berada di masa sulit imbas pandemi Covid-19.
Ditambah lagi, Pemerintah belum lama ini memutuskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan
naik, dari 10 persen menjadi 11 persen mulai April 2022. Hal-hal seperti itu dinilainya sangat
tidak memihak kepentingan pekerja.
"Tahun depan ada kenaikan PPN 10 sampai 11 persen. Kemudian, kenaikan upahnya cuma 1
persen, sementara proyeksi inflasi di atas 3 sampai 4 persen di tahun 2022 ke depan.," jelas
Bhima.
"Ini sebenarnya cukup berisiko menghambat daya beli masyarakat yang sekarang dalam masa
pemulihan, dan pertumbuhan kinerja ritel juga berpengaruh," sambungnya.
Bhima menghimbau, agar para buruh atau pekerja dapat menekan Pemerintah melalui jalur
konstitusional atau jalur-jalur lainnya.
Agar, kepentingan para pekerja dapat lebih dilihat dibandingkan kepentingan para pengusaha.
"Kalau upah minimum kecil, disarankan pekerja melakukan tekanan secara terus menerus dan
membuka ketimpangan dan keberpihakan dari Pemerintah," pungkasnya.
602
