Page 601 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS MASIH TERGANJAL BANYAK KENDALA, APA
SAJA?
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan
kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS perlu dikembangkan secara berkelanjutan
untuk mendukung kinerja institusi dan pencapaian target-target prioritas pembangunan.

Namun, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN yang berkelanjutan tentu membutuhkan
adanya perencanaan yang strategis, serta komprehensif.

"Pengembangan kompetensi ASN pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara
kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, dan dapat
memberikan sumbangsih kinerja optimal bagi organisasi," ujar Anwar Sanusi saat memberikan
sambutan Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat, yang
diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan,
Kemnaker di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021).
Sebab, ASN merupakan aset utama organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dan
penyelenggara tugas-tugas pemerintahan. Sebagai komponen kunci penggerak roda
pemerintahan, kapasitas oleh karena itu kompetensi ASN harus dikembangkan.

Sekjen Anwar menerangkan, fenomena saat ini masih menunjukan adanya berbagai
permasalahan dalam upaya pengembangan kompetensi ASN. Permasalahan pertama,
penyusunan kebijakan pengembangan kepegawaian saat ini belum didasarkan kepada analisa
kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Kedua, pengembangan kompetensi ASN belum mengacu kepada perencanaan pembangunan
baik tingkat nasional maupun daerah. Ketiga, pada tataran organisasional, tidak adanya benang
merah antara perencanaan pembangunan nasional atau daerah dan rencana strategis
pengembangan kepegawaian yang disusun.
Keempat, pengembangan kompetensi hanya dianggap sebagai pendidikan dan pelatihan yang
dilakukan secara klasikal. Kelima, pengembangan kompetensi dilakukan secara terpisah dengan
kebijakan pola karir ASN.

"Menyikapi pertimbangan-pertimbangan di atas, Kemnaker melalui kegiatan PPSDM
Ketenagakerjaan ini mengharapkan sinergi dan harmoni bagi terselenggaranya pola
pengembangan kompetensi ASN khususnya di bidang ketenagakerjaan yang lebih baik,
tersistem, terprogram, dan tepat sasaran," jelasnya.

Adapun PPSDM Ketenagakerjaan berkomitmen menyediakan program diklat yang terstruktur,
pertimbangan demand side dan kredibel. Terstruktur berarti adanya penyesuaian kurikulum dan
metode era industri 4.0 dengan dukungan Learning Management System yang memadai.
Pertimbangan sisi Demand berarti dimulai dari pondasi analisa kebutuhan, dan tidak lagi hanya
supply side.

"Terakhir kredibel, yang berarti lembaga dan program diklatnya telah terakreditasi oleh Lembaga
Administrasi Negara (LAN), sebagai instansi pembina pelatihan Aparatur Sipil Negara,"
pungkasnya.

600