Page 617 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 617
Judul Tak Bayar Upah Sesuai Ketentuan, Menaker Bakal Pidanakan
Perusahaan
Nama Media Kolaka Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg4
Jurnalis fin
Tanggal 2021-11-18 11:26:00
Ukuran 125x217mmk
Warna Warna
AD Value Rp 18.750.000
News Value Rp 93.750.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi perusahaan yang membayar upah di
bawah UM dikenakan sanksi pidana
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Yaitu sekurangkurangnya sebesar 50 persen
dari rata-rata konsumsi atau 25 persen di atas garis kemiskinan
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan
maka akan berpotensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi
tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu terjadinya PHK dan mendorong
terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang
memiliki nilai UMK yang lebih rendah
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengancam, bakal mempidanakan pengusaha
yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum baik Upah Minimum Provinsi
(UMP) maupun Upah Minimum Kota (UMK). Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini
sudah tidak ada lagi penangguhan upah minimum sehingga seluruh perusahaan wajib membayar
upah sekurangkurangnya sebesar upah minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum Sektor
(UMS) yang masih berlaku.
TAK BAYAR UPAH SESUAI KETENTUAN, MENAKER BAKAL PIDANAKAN
PERUSAHAAN
Jakarta, KoP Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengancam, bakal mempidanakan
pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum baik Upah
Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota (UMK).
616

