Page 620 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 620
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan pemerintah resmi menaikan
PPN pada 1 April 2022 dari 10 persen menjadi 11 persen. Ketentuan itu diatur dalam Undang-
Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru saja disahkan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Dua kebijakan pemerintah itu berisiko menghambat daya beli masyarakat yang saat ini masih
dalam pemulihan. Akibatnya, sektor ritel juga akan terkena dampaknya.
"Kalau kenaikan upah cuma 1 persen, sementara proyeksi terjadi inflasi di atas 3-4 persen di
2022 ini efeknya berarti daya beli kelas menengah dan pekerja rentan bisa tergerus inflasi. Jadi
ini menyebabkan pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga terhambat," kata Bhima.
Disisi lain, Bhima melihat tak ada jaminan bahwa penetapan kenaikan upah minimum yang minim
itu akan disertai pembukaan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran.
Padahal, upah minimum seharusnya dapat menjaDIYaring pengaman sosial bagi pekerja.
"Kalau upah minimum kecil bisapekerja melakukan tekanan terus menerus dan membuka adanya
ketimpangan keberpihakan kepada pengusaha. Pengusaha dapat revisi UU Minerba, dapat UU
Cipta Kerja, sementara pekerja hanya dapat kenaikan upah minimum di bawah inflasi, itu sangat
menyakitkan,'' ujar Bhima.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan rata-rata kenaikan upah
minimum provinsi sebesar 1,09 persen. Hal itu berdasarkan simulasi dari data Badan Pusat
Statistik.
"Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kitatunggu para gubernur. Data BPS sudah kami
sampaikan ke para gubernur. Nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Tapi simulasi
secara nasional itu kenaikannya 1,09 persen," kata Ida dalam konferensi pers virtual Selasa,
(16/11).
Proyeksi upah layak itu didasari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
aturan turunannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ida memastikan
gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi paling lambat 20 November 2021.
"Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling
lambat satu hari sebelumnya, yaitu tgl 20 November 2021," kata Ida. (bis/man)
619
