Page 623 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 623

Judul               Perusahan Tak Boleh Tangguhkan UMK
                Nama Media          Batam Pos
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg1
                Jurnalis            Rengga YuliandRa
                Tanggal             2021-11-18 11:15:00
                Ukuran              147x150mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 49.980.000

                News Value          Rp 499.800.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,
              seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022
              atau sebesar Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih beraku



              Ringkasan
              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengingatkan seluruh pengusaha di Indonesia yang tidak
              'membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum, baik Upah Minimum Provinsi (UMP)
              maupun  Upah  'Minimum  Kota  (UMK)  terancam  sanksi  pidana,  "Berdasarkan  Undang-Undang
              Cipta  Kerja,  seluruh  perusahaan  wajib  membayar  upah  sekurang-kurangnya  sebesar  upah
              minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih beraku?' tegas Ida.



              PERUSAHAN TAK BOLEH TANGGUHKAN UMK

              BATAM  (BP)  Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziah,  mengingatkan  seluruh  pengusaha  di
              Indonesia  yang  tidak  'membayar  upah  sesuai  dengan  ketentuan  upah  minimum,  baik  Upah
              Minimum  Provinsi  (UMP)  maupun  Upah  'Minimum  Kota  (UMK)  terancam  sanksi  pidana,
              "Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-
              kurangnya sebesar upah minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih
              beraku?' tegas Ida.

              Hal senada dikatakan kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti. Ia
              menegaskan, pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan UMK memang
              bisa terancam sanksi pidana. "Ini aturan yang sudah lama yang tertuang dalam Undang-Undang
              Cipta Kerja," ujarnya, Rabu (17/11).

              Menurutnya, sesuai apa yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini sudah tidak
              ada lagi sistem


                                                           622
   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628