Page 623 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 623
Judul Perusahan Tak Boleh Tangguhkan UMK
Nama Media Batam Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1
Jurnalis Rengga YuliandRa
Tanggal 2021-11-18 11:15:00
Ukuran 147x150mmk
Warna Warna
AD Value Rp 49.980.000
News Value Rp 499.800.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,
seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022
atau sebesar Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih beraku
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengingatkan seluruh pengusaha di Indonesia yang tidak
'membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum, baik Upah Minimum Provinsi (UMP)
maupun Upah 'Minimum Kota (UMK) terancam sanksi pidana, "Berdasarkan Undang-Undang
Cipta Kerja, seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah
minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih beraku?' tegas Ida.
PERUSAHAN TAK BOLEH TANGGUHKAN UMK
BATAM (BP) Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengingatkan seluruh pengusaha di
Indonesia yang tidak 'membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum, baik Upah
Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah 'Minimum Kota (UMK) terancam sanksi pidana,
"Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-
kurangnya sebesar upah minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih
beraku?' tegas Ida.
Hal senada dikatakan kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti. Ia
menegaskan, pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan UMK memang
bisa terancam sanksi pidana. "Ini aturan yang sudah lama yang tertuang dalam Undang-Undang
Cipta Kerja," ujarnya, Rabu (17/11).
Menurutnya, sesuai apa yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini sudah tidak
ada lagi sistem
622

