Page 642 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

WAGUB DKI CARI JALAN TENGAH BURUH-PENGUSAHA SEBELUM TENTUKAN UMP
2022
Media Indo Pos, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza mengaku
belum bisa membeber besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022. Namun pihaknya
akan memberikan jalan terbaik bagi buruh dan pengusaha dalam penentuan standar
pengupahan minimum itu.

“Kami belum bisa menyampaikan. Kami Pemprov tentu ingin memberikan yang terbaik bagi
semua, bagi buruh bagi kepentingan swasta dan tentu yang paling penting bagi kepentingan
masyarakat itu sendiri dan baik untuk pemerintah,” katanya Di Jakarta, Rabu (17/11).

Ariza mengaku penentuan UMP tak bisa diputuskan secara sepihak. Pihaknya wajib mendengar
masukan dari pelbagai pemangku kepentingan.

“Kita harus mendengarkan pendapat, masukan, harus dialog, harus diskusi dan ini yang terus
dilakukan,” ujar Ariza.

Upah RI Terlalu Tinggi? Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, kondisi
upah minimum di Indonesia saat ini terlalu tinggi.

Tingginya upah minimum ini menyebabkan pengusaha sulit menjangkau. Hal ini diukur dengan
suatu metode yang disebut Kaitz Indeks.

“Terdapat suatu metode yang secara internasional di gunakan untuk mengukur tinggi rendahnya
suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum
yang berlaku dengan median upahnya (kaitz indeks),” katanya, Jakarta, Selasa (16/11).

Ida melanjutkan, besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi
median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar
dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6.

“Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha
tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di
lapangan,” jelas Menaker.

Hal tersebut, kata Ida, sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum DIYadikan upah efektif
oleh pengusaha sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa
didasari oleh kinerja individu.

“Hal ini juga yang kemudian membuat teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh lebih
cenderung menuntut kenaikan upah minimum dibandingkan membicarakan upah berbasis
kinerja atau produktivitas,” tegasnya pada awak media.(Red)

641