Page 640 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 640
Diketahui, pemerintah daerah akan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022
dalam beberapa hari ke depan. Hal ini mengingat, batas akhir pengumuman upah minimum
adalah 21 November 2021.
Penambahan insentif Sejalan dengan hal itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
Timboel Siregar berharap gubernur tidak terpaku dengan angka yang disebut Kemnaker dan
melihat kondisi wilayahnya sehingga bisa menaikkan upah pada taraf yang wajar.
Namun, bila akhirnya angka kenaikan upah yang ditetapkan sesuai dengan perhitungan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan, maka dia mendesak
pemerintah memberikan insentif kepada buruh, seperti melanjutkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU).
Selain itu pemerintah harus memastikan pembayaran upah minimum oleh perusahaan tidak lebih
rendah dari UMP.
"Selama ini banyak buruh yang mengeluh dan melaporkan perusahaan membayar upah dibawah
upah minimum tapi tak ada sanksi dari Kemnaker, sehingga posisi buruh selalu kalah," ujarnya.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap gubernur dapat melaksanakan
regulasi yang berlaku mengenai mekanisme penentuan UMP tahun 2022.
"Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan dari PP No 36/2021 intinya itu. Menurut kami
formulanya sudah tepat. Jadi enggak bisa gubernur bikin keputusan sendiri yang melanggar
regulasi, harus sesuai regulasi," kata Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo.
Hal serupa juga dikatakan oleh Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto. Ia sepakat
soal pengaturan upah minimum berdasarkan PP No 36/2021.
"Kami sesuaikan dengan aturan pemerintah di PP No 36/2021," katanya.
639
