Page 637 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

KSPI BERENCANA MOGOK NASIONAL

SERIKAT buruh protes keras atas rencana upah minimum provinsi (UMP) yang hanya akan naik
dengan rata-rata nasional 1,09 persen pada 2022 mendatang. Dengan kenaikan yang jauh dari
signifikan ini, mogok nasional sangat mungkin dilakukan. Hal itu diungkapkan oleh Presiden
Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat.

“ASPEK Indonesia sebagai federasi serikat pekerja afiliasi KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia) mendukung penuh rencana KSPI yang akan melakukan mogok nasional secara
konstitusional untuk menolak penetapan UMP 2022 yang tidak manusiawi,” ungkap Mirah melalui
keterangan tertulis seperti dikutip Kompas. com, Rabu (17/11).

“Ini semakin membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu memberikan kehidupan yang layak
kepada rakyatnya,” ia menambahkan. Mirah menyatakan, protes keras terhadap pemerintah
yang menetapkan kenaikan UMP 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan itu dianggap justru bertentangan dengan UU Cipta Kerja. Padahal, UU Cipta Kerja
sudah menunjukkan posisi yang tidak menguntungkan bagi kalangan buruh dan propengusaha.
“Dalam UU Cipta Kerja kenaikan upah minimum dihitung hanya berdasar variabel pertumbuhan
ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).

Namun, dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada tambahan formula baru yang
ditetapkan sepihak oleh Pemerintah, yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, yaitu penyesuaian
nilai upah minimum ditetapkan dalam rentang nilai batas atas dan batas bawah,” kritik Mirah.

Ia menjelaskan, nilai batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per
kapita, rata- rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah
tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga. Sementara itu, nilai batas bawah upah minimum
dihitung dari batas atas upah minimum dikalikan 50 persen.

Hasil perhitungan itu, kenaikan UMP tertinggi terjadi di DKI Jakarta. Kenaikannya pun hanya Rp
37.538 dibandingkan UMP 2021. DIYawa Tengah, hasil perhitungan yang sama menunjukkan
bahwa UMP 2022 hanya naik Rp 14.032 dibandingkan tahun lalu.
“Formula baru rentang nilai batas atas dan batas bawah dalam PP No. 36 tahun 2021 inilah yang
membuat kenaikan upah minimum 2022 hasilnya justru di bawah inflasi ataupun pertumbuhan
ekonomi.

Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi tertinggi didapat
oleh Maluku Utara dengan kenaikan 12,76 persen. Inflasi tertinggi Bangka Belitung 3,29 persen,”
tambah Mirah. “Ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit dan daya beli
masyarakat yang semakin rendah.
Rakyat dipaksa untuk terus miskin. Apalagi pada tahun 2020 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021,” tutupnya.

(kps)

Caption:

UNJUK RASA BURUH: Aksi unjuk rasa buruh Di Jakarta menuntut kenaikan UMR 2021, beberapa
waktu lalu.

636