Page 648 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 648
Oleh sebab itu, FSPMI Jatim mendesak agar Gubernur, Khofifah Indar Parawansa tidak mengikuti
SE Menteri Ketenagakerjaan. Sebab, dia yang mengerti kondisi ekonomi daerah yang dipimpinya.
"Gubernur yang mengetahui kondisi ekonomi wilayahnya masing-masing. Ini artinya Gubernur
tidak harus mengikuti SE Menaker yang menyesatkan dan memiskinkan buruh tersebut," kata
dia.
Sebab, kata dia, berdasarkan data yang dihimpun FSPMI, seharusnya UMP Jatim 2022, naik
sebesar 13 persen. Hal tersebut agar para buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup yang
semakin naik.
"Angka 13 persen tersebut didapat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 Quartal 2 Jatim
sebesar 7,07 persen dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,8 persen,"
ucapnya.
Nuruddin mengungkapkan, apabila Khofifah tetap menuruti SE Menteri Ketenagakerjaan, mogok
kerja tidak dapat dielakan. Sebab, Pemerintan Provinsi Jatim juga sempat berjanji bakal
mempertimbangkan kenaikan UMP yang nilainya minim itu.
"Apabila Gubernur tetap menggunakan SE Menaker serta mengabaikan komitmen yang telah
dibuat pada tanggal 14 Oktober 2021, maka buruh akan melakukan mogok kerja masal,"
tutupnya.
(ang/ted).
647
