Page 668 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 668
"Gubernur yang mengetahui kondisi ekonomi wilayahnya masing-masing. Ini artinya Gubernur
tidak harus mengikuti SE Menaker yang menyesatkan dan memiskinkan buruh tersebut," kata
Nuruddin.
Hal tersebut, lanjutnya, karena berdasarkan data yang dihimpun FSPMI, seharusnya UMP Jatim
2022, naik sebesar 13 persen. Hal tersebut agar para buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup
yang semakin naik.
"Angka 13 persen tersebut didapat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 Quartal 2 Jatim
sebesar 7,07 persen dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,8 persen,"
paparnya.
Ia menyatakan, apabila Khofifah tetap menuruti SE Menteri Ketenagakerjaan, mogok kerja tidak
dapat dielakkan. Sebab, Pemerintah Provinsi Jatim juga sempat berjanji bakal
mempertimbangkan kenaikan UMP yang dinilainya minim itu.
"Apabila Gubernur tetap menggunakan SE Menaker serta mengabaikan komitmen yang telah
dibuat pada tanggal 14 Oktober 2021, maka buruh akan melakukan mogok kerja masal,"
pungkas Nuruddin.
(dwd).
667
