Page 673 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 673
Judul UMP Tahun 2022 Naik 1,09 Persen, Ini Besarannya
Nama Media medcom.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://video.medcom.id/medcom-bisnis/0k84ArOk-ump-tahun-2022-
naik-1-09-persen-ini-besarannya
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-18 09:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi nasional
tahun 2022 sebesar 1,09 persen. Pengusaha yang membayar karyawan atau buruh di bawah
ketetapan upah minimum akan dikenakan sanksi pidana. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyebut penetapan UMP ditujukan untuk melindungi para pekerja agar tidak dibayar terlalu
rendah dan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. UMP ditetapkan bagi pekerja dengan
masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara, pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun
dapat menggunakan upah aktual atau upah efektif berdasarkan struktur skala upah di masing-
masing perusahaan.
UMP TAHUN 2022 NAIK 1,09 PERSEN, INI BESARANNYA
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi nasional
tahun 2022 sebesar 1,09 persen. Pengusaha yang membayar karyawan atau buruh di bawah
ketetapan upah minimum akan dikenakan sanksi pidana.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut penetapan UMP ditujukan untuk melindungi
para pekerja agar tidak dibayar terlalu rendah dan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
UMP ditetapkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara, pekerja
dengan masa kerja lebih dari setahun dapat menggunakan upah aktual atau upah efektif
berdasarkan struktur skala upah di masing-masing perusahaan.
Ketetapan upah minimum ini harus diikuti perusahaan dan pemerintah daerah. Pengusaha yang
membayar karyawan atau buruh di bawah ketetapan upah minimum akan dikenakan sanksi
pidana. Sanksi juga diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak mengikuti ketentuan
pengupahan berupa sanksi administratif hingga pemberhentian sesuai Undang-Undang nomor
23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 20 November 2021 dan untuk kabupaten/kota
ditetapkan paling lambat 30 November 2021. Terdapat 4 provinsi yang tidak mengalami kenaikan
upah minimum, yaitu pada Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan
672
