Page 675 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Judul Tindak Tegas Pelanggar Upah Pekerja
Nama Media Singgalang
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL PgA-3
Jurnalis *
Tanggal 2021-11-18 09:24:00
Ukuran 510x44mmk
Warna Warna
AD Value Rp 18.360.000

News Value Rp 55.080.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Praktik pelanggaran upah minimum sudah sering terjadi selama ini. Karena itu, pemerintah harus
memperketat sistem pengawasan dan menindak tegas pelanggar upah. Ketua DPR RI Puan
Maharani mengingatkan agar perusahaan-perusahaan untuk mematuhi pembayaran upah
minimum kepada pekerjanya. "Pemerintah pun tidak boleh abai dan harus tegas menindak
perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum karena sangat merugikan
rakyat sebagai pekerjaan kata Puan dalam keterangan tertulisnya. Selasa (16/11).

TINDAK TEGAS PELANGGAR UPAH PEKERJA

Praktik pelanggaran upah minimum sudah sering terjadi selama ini. Karena itu, pemerintah harus
memperketat sistem pengawasan dan menindak tegas pelanggar upah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar perusahaan-perusahaan untuk mematuhi
pembayaran upah minimum kepada pekerjanya. "Pemerintah pun tidak boleh abai dan harus
tegas menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum karena
sangat merugikan rakyat sebagai pekerja(n kata Puan dalam keterangan tertulisnya. Selasa
(16/11).

Puan mengingatkan, pengusaha akan dikenakan sanksi pidana jika melanggar aturan
pengupahan mulai tahun depan. Berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, kata Puan, pengusaha bisa dikenai sanksi maksimal empat tahun penjara dan/ atau
denda sampai Rp 400 juta apabila memberikan gaji pekerjanya di bawah upah minimum.
"Pengusa ha tidak bisa main-main dan harus memberikan gaji karyawan sesuai ketentuan aturan
pengupahan jika tak ingin mendapat sanksi!" katanya menegaskan.

Puan menambahkan, UU Cipta Kerja juga meniadakan kesempatan penangguhan pelaksanaan
upah minimum bagi pengusaha yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.
Dengan beleid baru itu, pengusaha harus mengikuti aturan yang tengah berlaku. "Jadi, tidak ada
alasan untuk pengusa ha menerapkan pengupahan di bawah standar kecuali bagi pengusaha
skala mikro dan kecil, yang memang dikecualikan. Jangan makin membebani hidup rakyat demi
keuntungan perusahaan," ujarnya, seperti diwartakan Republika.co.ld.

674