Page 672 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 672

DEWAN PEGUPAHAN USULKAN UMP RP3.056 JUTA

              MAKASSAR, BKM — Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan upah minimum
              provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp3.056 juta. Besaran upah tersebut telah diusulkan ke Plt
              Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

              Plt  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Sulsel,  Tautoto
              Tanaranggina, mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat bersama pengusaha dan serikat
              buruh untuk membahas UMP 2022.

              “Hasil kemarin itu menentukan dan merekomendasikan kepada Gubernur, karena beliau yang
              akan menerbitkan surat keputusan bahwa kita sepakati batas atas itu Rp3.056 juta dan batas
              bawah ada Rp2 juta sekian,” kata Tautoto di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (17/11).

              Tautoto  mengungkapkan,  rapat  Dewan  Pengupahan  itu  sempat  berlangsung  alot.  Pasalnya
              serikat buruh meminta UMP naik sedangkan pengusaha minta UMP turun.

              “Selalu begitu, cuma memang pak gubernur mengatakan harus rasional menyikapi kondisi itu.
              Bukan hanya satu sisi, tapi kedua belah pihak yakni pengusaha dan pekerja,” kata Tautoto.

              Tautoto  menegaskan,  rekomendasi tersebut  merujuk  pada  aturan  pemerintah  pusat  tentang
              perhitungan besaran UMP. Pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik menilai bahwa UMP
              Sulsel jika dihitung sesuai rumus maka tidak naik atau tetap.

              Meski  demikian,  besaran  UMP  tersebut  baru  sekedar  diusulkan  dan  masih  bisa  berubah
              tergantung hasil kesepakatan. Dalam waktu dekat, Plt Gubernur akan mengumumkan besaran
              UMP yang disepakati.

              “Intinya bahwa kita berusaha mencari yang terbaik. Belum ada keputusan resmi,” katanya.

              Tautoto mengatakan besaran UMP 2022 akan ditentukan berdasarkan keputusan gubernur. Dia
              yakin gubernur akan mengambil keputusan yang rasional dan mempertimbangkan pihak pekerja
              dan pengusaha.

              “Malam lalu saya sudah menyerahkan itu bersama-sama dengan anggota Dewan Pengupahan di
              rumah jabatan. Bapak gubernur mengapresiasi kerja kita dan meminta waktu beberapa hari
              untuk memikirkan ini sebelum mengambil keputusan,” katanya. (jun)




























                                                           671
   667   668   669   670   671   672   673   674   675   676   677